Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, KPAI Minta Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Konten Negatif

Kompas.com - 25/11/2019, 18:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari konten-konten negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI Susanto saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

"Kami sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana meningkatkan proteksi pemerintah (kepada anak-anak) dari konten-konten negatif berbasis siber," ujar Susanto usai pertemuan.

Dia mengatakan, saat ini konten-konten negatif sangat meresahkan terutama bagi anak-anak.

Baca juga: Rekomendasi KPAI untuk Kemendikbud di Hari Guru Nasional 2019

Konten-konten kekerasan dan sadis lewat permainan online maupun offline dikatakannya masih tinggi.

"Sementara anak-anak kita cenderung imitatif. Makanya itu harus jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar bisa efektif dalam penerapannya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

Pasalnya, kata dia, perpres tersebut cukup positif untuk penguatan pendidikan karakter baik di satuan pendidikan, keluarga maupun masyarakat.

"Tapi saat ini kan problem anak cukup tinggi. Banyak orang tua yang menyerahkan pada sekolah, perkembangan anak dan sebagainya, padahal sebenarnya membutuhkan upaya sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat," kata dia.

Termasuk juga usulan soal desa ramah anak disampaikannya kepada Wapres agar benar-benar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga: Fakta Baru Motivator Tempeleng 10 Siswa, Mengaku Khilaf hingga Dikecam KPAI

Apalagi anggaran negara untuk desa cukup besar dan dalam peraturan menteri desa juga terdapat peruntukkan bagi layanan dasar seperti PAUD dan kesehatan.

"Desain desa ramah anak harus benar-benar dikokohkan agar ratusan ribu desa di Indonesia benar-benar jadi tempat tumbuh kembang yang aman, unggul, sehat dan berkarakter," kata dia.

Adapun respons Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai masukan tersebut.

"Beliau sampaikan apresiasi, KPAI memberi banyak masukan kepada beliau dan beliau akan menindaklanjuti seluruh masukan yang ada," pungkas dia.

Kompas TV Satu orangtua murid menggugat pihak sekolah ke pengadilankarena anaknya tidak naik kelas. Apa yang bisa dipelajari masyarakat dalam kasus ini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com