Temui Wapres, KPAI Minta Pemerintah Lindungi Anak Indonesia dari Konten Negatif

Kompas.com - 25/11/2019, 18:17 WIB
Ketua KPAI Susanto saat datang ke Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua KPAI Susanto saat datang ke Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) meminta pemerintah dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari konten-konten negatif.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPAI Susanto saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

"Kami sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana meningkatkan proteksi pemerintah (kepada anak-anak) dari konten-konten negatif berbasis siber," ujar Susanto usai pertemuan.

Dia mengatakan, saat ini konten-konten negatif sangat meresahkan terutama bagi anak-anak.

Baca juga: Rekomendasi KPAI untuk Kemendikbud di Hari Guru Nasional 2019

Konten-konten kekerasan dan sadis lewat permainan online maupun offline dikatakannya masih tinggi.

"Sementara anak-anak kita cenderung imitatif. Makanya itu harus jadi perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter agar bisa efektif dalam penerapannya.

Baca juga: KPAI Desak Gubernur NTB Segera Berlakukan Moratorium Joki Cilik

Pasalnya, kata dia, perpres tersebut cukup positif untuk penguatan pendidikan karakter baik di satuan pendidikan, keluarga maupun masyarakat.

"Tapi saat ini kan problem anak cukup tinggi. Banyak orang tua yang menyerahkan pada sekolah, perkembangan anak dan sebagainya, padahal sebenarnya membutuhkan upaya sinergi antara sekolah, keluarga dan masyarakat," kata dia.

Termasuk juga usulan soal desa ramah anak disampaikannya kepada Wapres agar benar-benar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga: Fakta Baru Motivator Tempeleng 10 Siswa, Mengaku Khilaf hingga Dikecam KPAI

Apalagi anggaran negara untuk desa cukup besar dan dalam peraturan menteri desa juga terdapat peruntukkan bagi layanan dasar seperti PAUD dan kesehatan.

"Desain desa ramah anak harus benar-benar dikokohkan agar ratusan ribu desa di Indonesia benar-benar jadi tempat tumbuh kembang yang aman, unggul, sehat dan berkarakter," kata dia.

Adapun respons Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai masukan tersebut.

"Beliau sampaikan apresiasi, KPAI memberi banyak masukan kepada beliau dan beliau akan menindaklanjuti seluruh masukan yang ada," pungkas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X