Penghapusan RDTR Dinilai Lebih Mendesak ketimbang Amdal dan IMB

Kompas.com - 25/11/2019, 16:38 WIB
Wakil Departemen Kampanye Walhi Edo Rahman di kantor Walhi. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Departemen Kampanye Walhi Edo Rahman di kantor Walhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) menilai penghapusan rencana detail tata ruang (RDTR) lebih mendesak ketimbang rencana pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan ( IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Wakil Departemen Kampanye Walhi Edo Rahman mengatakan, wacana penghapusan RDTR lebih darurat ketimbang menghilangkan IMB dan amdal. Ia beralasan, keberadaan RDTR kerap diabaikan oleh pemerintah daerah.

"Karena faktanya, sampai hari ini misalnya, dari kurang lebih 514 kabupaten dan kota, berapa sih yang sudah punya RDTR itu? Data ATR/BPN baru 53. Nah, artinya pemda mungkin menganggap ini enggak wajib," ujar Edo di kantor Walhi, Senin (25/11/2019).

Ia mengatakan, ketidakpatuhan kepala daerah terhadap RDTR berbanding terbalik dengan upaya pemerintah yang ingin menghapuskan IMB dan amdal.

Edo mengungkapkan, salah satu penyebab kepala daerah masih abai terhadap RDTR karena dalam penyusunan amdal masih melekat pada pemrakarsa atau pihak yang mengajukan proyek, salah satu dari empat aspek dalam konsep amdal.

Baca juga: Walhi Minta Pemerintah Hati-hati soal Wacana Hapuskan Amdal dan IMB

Sebaliknya, Edo justru menyarankan agar pemerintah mengambil alih kekuatan amdal dengan ditopang perbaikan sistemnya. Dengan demikian, pemrakarsa tidak lagi melekat pada penyusunan amdal.

"Ini mungkin salah satu faktor juga yang mengemuka bahwa IMB dan amdal menjadi penghalang atau penghambat investasi," ujar dia.

Edo menduga, dasar hukum wacana penghapusan amdal dan IMB karena adanya nomenklatur baru, yaitu Kementerian Kemaritiman dan Investasi yang merupakan perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Mungkin salah satu dasar hukumnya kenapa kemudian wacana ini dinaikkan, yaitu karena ada Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Mungkin itu salah satu kemungkinan untuk menjawab karena adanya kementerian (Investasi) itu," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah akan mempertimbangkan keberlangsungan IMB. Aturan tersebut dianggap menjadi salah satu alasan penghambat investasi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X