Kritik Gerindra atas SKB 11 Menteri: Kemunduran Rezim...

Kompas.com - 25/11/2019, 15:19 WIB
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Dok. Humas MPR RIAnggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, poin-poin yang ada dalam Surat Keputusan Bersama ( SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara ( ASN) bertentangan dengan semangat reformasi, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap.

Menurut dia, penerapan SKB 11 menteri tersebut seperti menuju pada kemunduran dalam pemerintahan pada Presiden Joko Widodo.

"Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Sebuah kemunduran dari rezim ini menuju ke rezim yang selama ini dengan yang katanya kita gulingkan," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Ketua Komisi II Minta SKB 11 Menteri Tak Batasi Ekspresi Berpendapat ASN


Sodik memahami, para ASN harus bekerja secara profesional. Namun, adanya peraturan tersebut akan membatasi kerja ASN dan bertentangan dengan reformasi birokrasi.

" Reformasi birokrasi yang ingin kita lakukan itu adalah membuat birokrasi menjadi simpel, mereka lebih profesional, tapi mereka juga lebih berani untuk menentukan sikap pendapatnya dalam koridor ASN," ujar dia.

Selain itu, Sodik menilai, pemerintah tidak perlu membuat peraturan itu dalam kelembagaan formal. Sebaiknya pemerintah melakukan penguatan terhadap intelijen.

"Ini sebuah tindakan represif ya saya kira. Seharusnya tidak usah dengan kelembagaan formal ini. Cukup dengan penguatan intelijen, cukup dengan penguatan aparat keamanan," pungkas dia.

Baca juga: Soal SKB yang Tidak Ada Passing Grade, Ini Penjelasan KemenPUPR

Sebelumnya, seperti dikutip Kompas.id, SKB 11 menteri tentang penanganan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) ditandatangani pada pertengahan November 2019 bersamaan dengan portal aduanasn.id.

Ada lima menteri yang ikut di dalamnya yaitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tidak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah

Baca juga: Ini 4 Agenda Prioritas untuk Tingkatkan Toleransi dan Atasi Radikalisme Menurut Setara Institute

Adapun di website menpan.go.id, ada 10 jenis pelanggaran yang dimasukkan dalam SKB itu dan dapat dilaporkan melalui portal, yakni:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan;

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya);

4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;

7. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;

8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial;

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;

10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial;

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X