Setara Nilai Ketentuan Orientasi Seksual dalam Tes CPNS Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute menilai bahwa sejumlah ketentuan yang disyaratkan untuk peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sebagai tindakan diskriminatif.

Ketentuan yang dinilai diskrimatif yakni larangan bagi wanita hamil dan pelamar lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk mengikuti seleksi CPNS 2019.

"Itu diskriminatif, kan orientasi seksual, identitas personal seseorang kan mestinya tidak bisa menghalangi," ucap Direktur Riset Setara Institute, Halili, usai sebuah acara di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Selain itu, Halili juga mempermasalahkan dasar hukum terkait ketentuan tersebut.

"Kalau kita misalnya akhirnya harus melihat orang dari sisi orientasi seksualnya, apa dasar hukum paling legal, paling formal, paling tepat, untuk mengidentifikasi orientasi seksual itu, kan tidak ada," kata dia.

Baca juga: Temuan Ombudsman: Diskriminasi CPNS 2019, Tak Terima Wanita Hamil dan LGBT

Menurut Halili, potensi diskriminasi semakin besar dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut.

Ke depannya, Halili pun mendesak agar proses rekrutmen yang diselenggarakan pemerintah seharusnya bersifat inklusif.

"Jadi rekrutmen itu harus inklusif, jangan ada restriksi berdasarkan latar belakang primordial seseorang," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam persyaratan peserta CPNS 2019 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Menurut dia, kebijakan larangan wanita hamil mengikuti CPNS 2019 merupakan sebuah diskriminatif.

"Jadi itu kan ada di pengumuman proses rekrutmen Kemhan, persyaratan CPNS 2019 di Kemhan itu membuat kualifikasi tidak menerima perempuan yang sedang hamil," ujar Ninik saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Sementara itu, terkait pelamar LGBT yang dilarang mendaftar CPNS 2019, Ninik mengaku bahwa kebijakan tersebut diterapkan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kejagung.

Menurut laporan yang diterima Ninik, Kemendag telah menghapus kebijakan tersebut. Namun, Kejaksaan Agung masih menerapkan aturan tersebut.

"Saya dengar Kemendag sudah diubah, sudah bisa menerima, persyaratan itu sudah dihilangkan, yang masih ada itu di persyaratan Kejaksaan Agung," kata dia.