Wacana Masa Jabatan Presiden Disebut Perlu Ada Kajian Serius

Kompas.com - 25/11/2019, 05:05 WIB
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat Dian Erika/KOMPAS.comPengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyebutkan, harus ada kajian yang serius tentang wacana penambahan masa jabatan presiden.

Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan mekanisme dan sistem pemilu yang digunakan.

"Banyak PR yang harus dibenahi karena bicara jabatan Presiden ujung-ujungnya ke mekanisme pemilu," kata Siti dalam diskusi Chrosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Dia mengatakan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, terdapat dinamika yang luar biasa dalam menerapkan mekanisme dan sistem pemilu.

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Dari sekian banyak itu, kata dia, sudah seharusnya diketahui mana yang tepat dan akurat serta memberi manfaat yang besar terhadap bangsa ini.

"Tata kelola pemilu kita banyak distorsi, tidak substantif, dan masih prosedural. Harus dipikirkan secara serius, apalagi dengan munculnya incumbent dalam Pemilu, distorsi luar biasa," kata Siti.

Dengan demikian, menurut Siti Zuhro, yang harus dibenahi saat ini terutama adalah tata kelola pemilu prosedural diubah ke substantif.

Caranya adalah dengan partai politik yang menjadi pionir untuk mendukung calon yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengikuti tahapannya dengan benar.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Adapun soal beberapa usulan untuk masa jabatan presiden harus dipetakan dan dilihat dampak positif dan negatifnya.

Menurut Siti, antara lain usulan boleh dua periode tetapi dengan jeda waktu dan tidak berturut-turut.

"Harus ada kajian serius yang bisa mengatakan, menyandingkan dan memetakan. Kalau satu periode dampak positifnya, negatifnya, kekuatan kelemahannya bagaimana, lalu juga kalau dua periode dengan ada jeda, aplikatif tidak untuk Indonesia?" kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X