Wacana Masa Jabatan Presiden Disebut Perlu Ada Kajian Serius

Kompas.com - 25/11/2019, 05:05 WIB
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat Dian Erika/KOMPAS.comPengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyebutkan, harus ada kajian yang serius tentang wacana penambahan masa jabatan presiden.

Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan mekanisme dan sistem pemilu yang digunakan.

"Banyak PR yang harus dibenahi karena bicara jabatan Presiden ujung-ujungnya ke mekanisme pemilu," kata Siti dalam diskusi Chrosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Dia mengatakan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, terdapat dinamika yang luar biasa dalam menerapkan mekanisme dan sistem pemilu.

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Dari sekian banyak itu, kata dia, sudah seharusnya diketahui mana yang tepat dan akurat serta memberi manfaat yang besar terhadap bangsa ini.

"Tata kelola pemilu kita banyak distorsi, tidak substantif, dan masih prosedural. Harus dipikirkan secara serius, apalagi dengan munculnya incumbent dalam Pemilu, distorsi luar biasa," kata Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, menurut Siti Zuhro, yang harus dibenahi saat ini terutama adalah tata kelola pemilu prosedural diubah ke substantif.

Caranya adalah dengan partai politik yang menjadi pionir untuk mendukung calon yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengikuti tahapannya dengan benar.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Adapun soal beberapa usulan untuk masa jabatan presiden harus dipetakan dan dilihat dampak positif dan negatifnya.

Menurut Siti, antara lain usulan boleh dua periode tetapi dengan jeda waktu dan tidak berturut-turut.

"Harus ada kajian serius yang bisa mengatakan, menyandingkan dan memetakan. Kalau satu periode dampak positifnya, negatifnya, kekuatan kelemahannya bagaimana, lalu juga kalau dua periode dengan ada jeda, aplikatif tidak untuk Indonesia?" kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Nasional
Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Nasional
Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X