Wacana Masa Jabatan Presiden Disebut Perlu Ada Kajian Serius

Kompas.com - 25/11/2019, 05:05 WIB
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat Dian Erika/KOMPAS.comPengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menyebutkan, harus ada kajian yang serius tentang wacana penambahan masa jabatan presiden.

Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan mekanisme dan sistem pemilu yang digunakan.

"Banyak PR yang harus dibenahi karena bicara jabatan Presiden ujung-ujungnya ke mekanisme pemilu," kata Siti dalam diskusi Chrosscheck di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Dia mengatakan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, terdapat dinamika yang luar biasa dalam menerapkan mekanisme dan sistem pemilu.

Baca juga: Penambahan Masa Jabatan Presiden Dinilai Tak Bisa Berlaku di Periode Jokowi

Dari sekian banyak itu, kata dia, sudah seharusnya diketahui mana yang tepat dan akurat serta memberi manfaat yang besar terhadap bangsa ini.

"Tata kelola pemilu kita banyak distorsi, tidak substantif, dan masih prosedural. Harus dipikirkan secara serius, apalagi dengan munculnya incumbent dalam Pemilu, distorsi luar biasa," kata Siti.

Dengan demikian, menurut Siti Zuhro, yang harus dibenahi saat ini terutama adalah tata kelola pemilu prosedural diubah ke substantif.

Caranya adalah dengan partai politik yang menjadi pionir untuk mendukung calon yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengikuti tahapannya dengan benar.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR

Adapun soal beberapa usulan untuk masa jabatan presiden harus dipetakan dan dilihat dampak positif dan negatifnya.

Menurut Siti, antara lain usulan boleh dua periode tetapi dengan jeda waktu dan tidak berturut-turut.

"Harus ada kajian serius yang bisa mengatakan, menyandingkan dan memetakan. Kalau satu periode dampak positifnya, negatifnya, kekuatan kelemahannya bagaimana, lalu juga kalau dua periode dengan ada jeda, aplikatif tidak untuk Indonesia?" kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X