Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ace Hasan Bantah Tudingan Panitia Munas Golkar Tak Netral

Kompas.com - 24/11/2019, 22:08 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

KOMPAS.com - Pengurus DPP Partai Golkar menegaskan panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar netral dan tidak berkepentingan memenangkan salah satu calon ketua umum.

Wakil Ketua DPP Bidang Komunikasi Ace Hasan Syadzily menjelaskan penetapan panitia munas dilakukan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ia pun mempertanyakan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang tidak hadir saat rapat pleno DPP digelar.

Padahal, beberapa waktu lalu Bamsoet dan pendukungnya mendesak pengurus DPP Golkar menggelar rapat pleno.

"Jangan memutarbalikan fakta Pak Bamsoet. Makanya Pak Bamsoet hadir dong dalam rapat pleno. Dulu selalu mendesak agar rapat pleno digelar, saat rapat pleno digelar tidak hadir," kata Ace dalam pernyataan tertulis, Minggu (24/11/2019).

Tudingan tanpa bukti

Ketidakhadiran Bamsoet pun berdampak munculnya tudingan dari para pendukungnya bahwa ada sesuatu yang salah dan memutarbalikkan fakta.

"Soal tudingan panitia yang tidak netral, jelas keliru besar. Panitia munas itu diputuskan dalam rapat pleno," ujarnya.

Ia pun menjelaskan, dalam rapat pleno yang digelar digelar 5 November lalu menetapkan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Mekeng dan Ketua Steering Committee Ibnu Munzir.

"Itu jelas merupakan permintaan dari para pendukung Pak Bamsoet. Pak Airlangga Hartarta, Ketum Partai Golkar dan para pendukungnya menerima keputusan itu tanpa keberatan karena kami tak ingin berdebat soal kepanitiaan ini," katanya.

Keputusan itu, ia melanjutkan, diambil dalam rapat terbatas para Ketua Koordinator Bidang saat skorsing rapat pleno.

Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Rapat terbatas, imbuh dia, juga dihadiri Indra Bambang Utoyo yang merupakan calon ketua umum.

"Jadi keputusan itu diambil melalui keputusan yang demokratis dan melalui mekanisme rapat yang selalu mereka tuntut," ujar Ace.

Pengurus DPP Partai Golkar menetapkan komposisi panitia dengan jalan demokratis dan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Jangan selalu mencari-cari alasan menyerang Pak Airlangga untuk kepentingan kelompoknya," ujarnya.

Kubu Bamsoet

Sebelumnya, juru bicara (jubir) Bamsoet, Andi Sinulingga menuding panitia Munas Golkar tidak netral.

Ia mengatakan parameter ketidaknetralan panitia dapat dilihat dari Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang baru keluar 10 hari jelang munas.

Menurut dia, SK idealnya turun dua hingga tiga bulan sebelum munas. Selain itu, panitia tidak membuka agenda road show bagi bakal calon ketua umum.

Padahal, imbuh dia, road show cukup krusial karena para kandidat dapat menyampaikan visi dan misi ke daerah.

"Berpartai itu pakai alat pikir, kalau pakai rasa sentimen, enggak ada argumentasi itu kan rumit. Bagaimana mau urus rakyat, kalau ngurus internal sendiri saja enggak bisa berjiwa besar," kata dia dalam Kompas.com (23/11/2019).

Andi pun menuding Airlangga cenderung menggunakan kekuasaanya dan menghalalkan segala cara agar dapat mempertahankan kursi ketua umum.

"Kalau Pak Airlangga itu bagus memimpin selama dua tahun belakangan ini, harusnya dia tidur-tidur saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com