Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Fachrul Razi dan Tito Karnavian Dinilai Upaya Atasi Radikalisme

Kompas.com - 24/11/2019, 21:33 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute berpandangan bahwa penunjukan Fachrul Razi sebagai menteri agama dan Negeri Tito Karnavian sebagai menteri dalam negeri untuk menangani masalah intolerasi dan radikalisme.

"Publik harus secara terbuka diberikan pemahaman bahwa dua beliau itu memang ditempatkan di situ, sebagai bagian dari cara pemerintahan baru meng-address isu bahwa intoleransi harus diatasi, bahwa radikalisme itu harus diatasi," kata Direktur Riset Setara Institute, Halili, di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut Halili, kedua menteri harus memberi perhatian pada kerukunan umat beragama di daerah.

Sebab, kerukunan umat beragama di daerah menjadi awal untuk membangun basis sosial dalam rangka mencegah intoleransi dan radikalisme.

Baca juga: Menteri Agama: PNS yang Terpapar Radikalisme seperti Musuh Dalam Selimut

Ia pun berpandangan bahwa publik juga harus turut mengontrol kebijakan yang diambil dua menteri itu agar tidak menyeleweng.

"Kalau kemudian pendekatan yang dilakukan oleh kedua menteri ini lebih banyak soal pendekatan kuratif, pendekatan represif, pendekatan keamanan apa lagi, nah di situlah ada potensi abuse, ada potensi non-democratic ways," ucap dia.

Maka dari itu, Setara mendorong kedua menteri agar memperkuat kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.

Sebelumnya, survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, menteri yang dinilai paling tidak tepat berada di pos kementeriannya yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebanyak 15,2 persen responden menjawab Luhut sebagai menteri yang tak tepat di posisinya.

Kemudian, sebesar 14,7 persen publik menilai, mantan Kapolri Tito Karnavian tak tepat mengisi posisi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Artinya orang yang bagus, tapi tidak sesuai dengan posisi kementeriannya yang didapatkan di sini adalah Pak Luhut binsar Panjaitan 15,2 persen juga tinggi adalah Pak Tito Karnavian," kata peneliti IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam dalam diskusi "Efek Milenial di Lingkaran Istana" di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Lalu, 12 persen publik menilai, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tidak tepat berada di pos Kemenkominfo.

Kemudian, 8,2 persen publik menilai, Nadiem tidak tepat berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Survei tersebut menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel.

Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Selain itu, survei melibatkan 800 responden dengan margin of error sekitar 4,5 persen (pada tingkat kepercayaan 95 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com