Setara Harap Forum Kerukunan Umat Beragama Diperkuat Perpres

Kompas.com - 24/11/2019, 20:10 WIB
Direktur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Riset Setara Institute, Halili (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute meminta penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) melalui penerbitan peraturan presiden.

Langkah itu diharapkan dalam rangka peningkatan toleransi dan penanganan radikalisme di Tanah Air.

"Bagaimana kita memasarkan toleransi, tata kelola toleransi kebinekaan, hanya pada sebuah forum yang kelembagaannya tidak jelas, itu problematic menurut saya," ucap Direktur Riset Setara Institute, Halili, saat konferensi pers di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Selama ini, pembentukan FKUB hanya berdasarkan Peraturan Bersama Dua Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Peraturan itu ditandatangani Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Setara: Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Peningkatan Intoleransi di Yogyakarta

Dengan diterbitkannya perpres, Halili menilai langkah itu akan menguatkan FKUB secara kelembagaan, peran, dan operasional.

Harapannya, menurut dia, pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja FKUB juga akan menjadi jelas.

"Dengan perpres itu akan jelas, ini sebenarnya civil society atau negara. Kalau negara kan pertanggungjawaban atas kinerja mereka, laporan mereka kepada publik, itu kan bisa lebih tegas," kata dia.

Halili juga berharap adanya penguatan kapasitas anggota FKUB melalui pelatihan dan kesempatan lainnya.

Penerbitan perpres menjadi salah satu agenda prioritas yang ditujukan bagi Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait peningkatan toleransi dan penanganan radikalisme.

Agenda itu disampaikan, sebab Halili berpandangan belum terlihat langkah terpadu dari menteri baru di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Sejauh ini kami tidak melihat ada kepaduan, jadi tampak setiap menteri ini jalan sendiri-sendiri, yang sangat menonjol adalah Menag yang statement-nya itu mengundang beberapa respons yang tentu menimbulkan kegaduhan saya kira," ucapnya.

Agenda prioritas lainnya adalah memfasilitasi partisipasi elemen masyarakat sipil, memberikan dukungan pendanaan yang memadai, merumuskan standard operating procedures (SOP), serta mendukung inisiatif FKUB dalam mempromosikan toleransi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X