Kompas.com - 22/11/2019, 20:58 WIB
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Mohsen di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (22/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDirektur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Mohsen di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (22/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama akan membangun kurikulum bimbingan pranikah yang mencakup pencegahan radikalisme dan akan diterapkan pada 2020.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Mohsen mengatakan, materi pencegahan radikalisme itu berbentuk penguatan moderasi beragama.

"Kita akan memulai penguatan terhadap materi berkaitan moderasi beragama. Karena kita melihat di sekitar kita nyata terpapar ada beberapa kelompok terpapar dengan paham radikal," kata Mohsen di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: MUI Nilai Materi Bimbingan Pranikah Mesti Diperbarui

Mohsen menyampaikan, dalam kurikulum tersebut, pasangan akan diberikan pemahaman terkait praktik bergama yang inklusif.

"Tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, tidak sedikit-sedikit mengharamkan, tidak sedikit-sedikit memojokkan orang lain. Mari mulai perbaiki dari mindset-nya cara kerangka memahami agama yang baik," kata dia.

Masuknya materi terkait pencegahan radikalisme dalam kurikulum bimbingan pranikah pun tak lepas dari laporan yang diterima Kemenag bahwa terdapat keluarga yang terpapar radikalisme.

Baca juga: Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan

Mohsen mengatakan, persoalam radikalisme akan menjadi prioritas dalam kurikulum yang baru bersama dengan masalah lainnya seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X