Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Kompas.com - 22/11/2019, 20:45 WIB
Irjen Firli Bahuri bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Firli datang ke Istana bersama puluhan anggota TNI atau Polri lain yang akan mendapat kenaikan pangkat. KOMPAS.com/IhsanuddinIrjen Firli Bahuri bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Firli datang ke Istana bersama puluhan anggota TNI atau Polri lain yang akan mendapat kenaikan pangkat.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI ( Polri) memastikan akan ada rotasi atau pergantian jabatan ketika Komjen Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023.

Rencananya, Firli akan dilantik pada bulan Desember 2019.

"Seandainya nanti yang bersangkutan akan menjadi ketua KPK tentunya itu ada mutasi," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono, di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Dengan demikian, Polri memastikan Firli tidak akan merangkap jabatan di Polri dan KPK.


Namun, untuk saat ini, Firli masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).

"Tentunya nanti, sekarang ini kan Pak Firli masih menjabat Kabaharkam," tuturnya.

Baca juga: Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Resmi Jadi Jenderal Polisi Bintang Tiga

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengatakan, Komjen Firli Bahuri tak perlu mundur sebagai anggota Polri, jika akan dilantik sebagai Ketua KPK.

Hal ini disampaikan Idham menyusul pertanyaan dari Ketua Komisi III Herman Hery terkait kemungkinan Firli Bahuri rangkap jabatan.

"Anggota Polri yang diangkat sebagai pimpinan KPK dalam hal ini Kabaharkam itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya," kata Idham dalam rapat kerja di ruangan Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Idham mengatakan, ketentuan itu mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tetapi harus melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, seperti itu," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Gibran Disarankan Tak Dulu Maju Pilkada untuk Hindari Spekulasi Publik

Nasional
Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X