Bahas ASN Kerja Dari Rumah, Tjahjo Singgung Cara Kerja Wartawan

Kompas.com - 22/11/2019, 18:43 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai menghadiri Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019 di bilangan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMenpan RB Tjahjo Kumolo memberikan keterangan usai menghadiri Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019 di bilangan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyinggung cara kerja wartawan saat ditanya perihal rencana fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu bekerja di kantor.

Selayaknya cara kerja wartawan yang fleksibel, Tjahjo berpendapat bahwa ASN semestinya juga mampu bekerja efektif tanpa harus hadir di kantor.

"Kami sudah bicara dengan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pak Suharso Monoarfa. Dia punya ide dan saya kira itu ide bagus. Sebentar lagi lagi akan dilaunching oleh Bappenas," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: ASN di Daerah Ini Bobol Aplikasi Absensi, Kehadiran Diisi Penuh


Dia lantas mencontohkan kinerja wartawan yang fleksibel dari sisi tempat dan waktu.

"Teman-teman wartawan kan juga kerja di mobil bisa, di rumah makan bisa, di kafe bisa. Mengirim berita tidak harus ke redaksi (datang langsung). Bisa langsung lewat WhatsApp (juga email). (Sehingga) saya kira ASN juga sama," tegas Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menegaskan jika nantinya ASN bekerja dari rumah, tidak lantas bermalas-malasan. ASN harus tetap disiplin mengerjakan prioritas saat bekerja.

"Kita ingin membuat ASN itu lebih efektif, lebih efisien, bekerja output-nya lebih banyak, memangkas rutinitas, itu saja, " jelas dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Tak Semua ASN Dipindahkan ke Kaltim

"Yang penting output-nya itu bisa tercapai, yang tadinya kalau dia bekerja delapan jam atau 10 jam di kantor. Nah (ke depannya) hanya bisa dua hari saat dia buat di rumah (dikerjakan di rumah) juga enggak ada masalah," tambah Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) mulai menguji coba fleksibilitas kerja ASN tanpa perlu bekerja di kantor per 1 Januari 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya uji coba bakal dilakukan oleh 1.000 ASN di lingkungan Bappenas.

"Ya kita uji coba dulu. Ya mudah-mudahan 1 Januari 2020 bisa kita laksanakan," kata Suharso usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X