Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas ASN Kerja Dari Rumah, Tjahjo Singgung Cara Kerja Wartawan

Kompas.com - 22/11/2019, 18:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyinggung cara kerja wartawan saat ditanya perihal rencana fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu bekerja di kantor.

Selayaknya cara kerja wartawan yang fleksibel, Tjahjo berpendapat bahwa ASN semestinya juga mampu bekerja efektif tanpa harus hadir di kantor.

"Kami sudah bicara dengan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pak Suharso Monoarfa. Dia punya ide dan saya kira itu ide bagus. Sebentar lagi lagi akan dilaunching oleh Bappenas," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: ASN di Daerah Ini Bobol Aplikasi Absensi, Kehadiran Diisi Penuh

Dia lantas mencontohkan kinerja wartawan yang fleksibel dari sisi tempat dan waktu.

"Teman-teman wartawan kan juga kerja di mobil bisa, di rumah makan bisa, di kafe bisa. Mengirim berita tidak harus ke redaksi (datang langsung). Bisa langsung lewat WhatsApp (juga email). (Sehingga) saya kira ASN juga sama," tegas Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menegaskan jika nantinya ASN bekerja dari rumah, tidak lantas bermalas-malasan. ASN harus tetap disiplin mengerjakan prioritas saat bekerja.

"Kita ingin membuat ASN itu lebih efektif, lebih efisien, bekerja output-nya lebih banyak, memangkas rutinitas, itu saja, " jelas dia.

Baca juga: Kepala Bappenas: Tak Semua ASN Dipindahkan ke Kaltim

"Yang penting output-nya itu bisa tercapai, yang tadinya kalau dia bekerja delapan jam atau 10 jam di kantor. Nah (ke depannya) hanya bisa dua hari saat dia buat di rumah (dikerjakan di rumah) juga enggak ada masalah," tambah Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) mulai menguji coba fleksibilitas kerja ASN tanpa perlu bekerja di kantor per 1 Januari 2020.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya uji coba bakal dilakukan oleh 1.000 ASN di lingkungan Bappenas.

"Ya kita uji coba dulu. Ya mudah-mudahan 1 Januari 2020 bisa kita laksanakan," kata Suharso usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tahun Depan, Bappenas Uji Coba 1.000 ASN Tak Perlu Kerja di Kantor

Nantinya, ASN tersebut bisa bekerja di manapun sepanjang mereka mampu mengeksekusi pekerjaannya dengan baik.

Namun, Suharso mengaku belum mendiskusikan lebih lanjut Direktorat Jenderal mana saja yang akan lebih dulu mempraktikkannya.

"Belum, kita lihat nanti. Tapi siapa saja asal posisinya sebagai fungsional. Ya nanti lah kita lihat," ucapnya.

Salah satu alasan konsep smart office diuji coba, agar nantinya mampu diterapkan di ibu kota baru. kebetulan kata Suharso, Bappenas telah disetujui oleh Presiden RI sebagai percontohan smart office.

Baca juga: Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera meski Jadi ASN

"Kantor kami kebetulan disetujui Presiden untuk jadi contoh. Tapi tidak bisa semua diperlakukan begitu. yang penting ibu kota ke depan bentuknya akan seperti smart office smart government," ujar dia.

Suharso mengatakan, cara tersebut mampu meminimalisir pemindahan ASN ke ibu kota baru.

"Kalau begitu, jumlah orang yang dipindahkan itu tentu tidak akan banyak. Bisa saja nanti kerja sambil berlibur, misalnya tiga bulan di Raja Ampat, tiga bulan di Bali, tiga bulan di Tanah Toraja. Sepanjang mereka bisa deliver," pungkas Suharso. 

 

Kompas TV Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan menggantikan Tanri Abeng. Hal itu ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/11/19). “Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina dan akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama.” Ujar Erick Thohir. Saat ini, Budi Gunadi menjabat Wakil Menteri BUMN. Sementara itu, posisi Direktur Keuangan Pertamina diisi Emma Sri Martini yang saat ini menjabat sebagai Dirut Telkomsel #Ahok #AhokBosPertamina #AhokPertamina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com