Presiden Tunjuk Stafsus Milenial, Sekjen PPP Minta Publik Berprasangka Baik

Kompas.com - 22/11/2019, 16:31 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani meminta publik berprasangka baik atas langkah Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah staf khusus presiden dari kalangan anak muda.

Arsul mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk siapapun menjadi pembantunya.

"Kan soal stafsus (staf khusus) ini memang posisi yang sepenuhnya menjadi bagian prerogatif presiden. Kita saya kira perlu berprasangka baik kenapa kok presiden memilih anak-anak muda generasi milenial," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Bertambah 7 Milenial, Apa Tugas Staf Khusus Presiden?


Arsul berpandangan, penunjukan sejumlah anak muda untuk menjadi staf khusus presiden dikarenakan Jokowi ingin mengapresiasi anak-anak muda yang berprestasi.

Mereka yang ditunjuk, masing-masing punya capaian yang baik di bidangnya, mulai dari bisnis, profesional, hingga sosial.

Jokowi, kata Arsul, juga hendak mendorong anak-anak muda untuk sejak awal terlibat aktif dalam urusan pemerintahan.

"Kan ada kecenderungan juga di kalangan generasi muda, generasi milenial kita yang cuek soal yang berbau kebangsaan, yang berbau kenegaraan," ujar Arsul.

"Saya kira ini cara Pak Jokowi antara lain merespons keadaan yang seperti itu," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Jokowi memperkenalkan tujuh orang itu kepada pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019) sore tadi.

Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, dan Andri Taufan Garuda Putra.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UN Akan Diganti, Wapres Nilai Tetap Butuh Alat Ukur Kualitas Pendidikan

UN Akan Diganti, Wapres Nilai Tetap Butuh Alat Ukur Kualitas Pendidikan

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X