BKKBN Dukung Wacana Sertifikasi Perkawinan

Kompas.com - 22/11/2019, 16:11 WIB
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo saat menemui wartawan usai menghadiri pelantikan Bupati Kulonprogo di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAKepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo saat menemui wartawan usai menghadiri pelantikan Bupati Kulonprogo di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) mendukung wacana sertifikasi perkawinan yang dicanangkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Saya mendengar ada sertifikasi ini, saya gembira karena bagi kami BKKBN itu merencanakan warga berencana ada juga generasi berencana, itu rencana membuat keluarga," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Hasto menilai sertifikasi perkawinan diperlukan karena masih banyak pasangan pasangan yang hendak menikah tetapi belum memahami proses reproduksi.

Baca juga: Ini Isi Materi Bimbingan Pernikahan untuk Calon Pengantin


Menurut Hasto, ketidaktahuan itu dapat menyebabkan kesehatan reproduksi pasangan tersebut terganggu dan dapat pula berpengaruh pada kesehatan sang bayi saat dilahirkan.

"Contoh, mereka nikah di bawah usia 19 tahun, sedangkan nikah di bawah usia 19 tahun perempuan berhunungan seks saat mulut rahim belum matang itu akan terjadi kanker mulut rahim tapi perempuan ini tidak mengerti," ujar Hasto.

Mantan Bupati Kulonprogo itu melanjutkan, bimbingan tersebut juga dibutuhkan agar setiap pasangan dapat membesarkan anaknya lewat cara yang benar untuk menghindari stunting atau kekurangan gizi.

Baca juga: Penjelasan Kemenko PMK soal Bimbingan Pranikah sebagai Syarat Pernikahan

Menurut Hasto, materi-materi tersebut belum banyak disampaikan lewat bangku sekolah karena dianggap tabu. Sehingga dinilai mesti masuk dalam materi sertifikasi pernikahan.

"Banyak ibu dan anak mati karena ibu tidak mengerti bagaimana persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran karena di SD, SMP, SMA masih dianggap tabu," kata Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X