Soal Pilkada, Ketua Apkasi Setuju Pemilihan Langsung

Kompas.com - 22/11/2019, 15:50 WIB
Ketua APKASI Abdullah Azwar Anas, di kawasan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2018) Dian Erika/KOMPAS.comKetua APKASI Abdullah Azwar Anas, di kawasan Pacenongan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( Apkasi) Abdullah Azwar Anas mendorong agar pilkada tetap langsung dipilih rakyat.

Menurut Anas, pilkada langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi peserta dan menentukan pilihannya.

"Menurut saya, pilkada langsung ya. Sebab, dengan pilkada langsung memberikan ruang banyak orang untuk tampil (sebagai calon pemimpin). Untuk bisa dipilih lebih terbuka dan rakyat bisa memilih," ujar Anas di sela-sela acara "Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019" di bilangan Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Meski demikian, Anas mengakui ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung. Hanya saja, dia menilai kekurangan itu harus diperbaiki.

"Bahwa ada missing link, ada distorsi dalam pilkada langsung itu yang harus diperbaiki," tegas Bupati Banyuwangi ini.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung untuk saat ini.

Pertanyaan tersebut dilontarkan setelah menilai sistem pilkada langsung membuat banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan saat menjadi pasangan calon.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung.

Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Tito untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Pilkada Asimetris, antara Politik Berbiaya Mahal dan Evaluasi Parpol

Menurut Hasto, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X