Kompas.com - 22/11/2019, 13:31 WIB
Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dok. DPR RIWakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, BNN tak dapat dibubarkan begitu saja.

Harus ada kajian sebelum diputuskan akan dibubarkan atau tidak. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat kejahatan narkotikanya masuk kategori darurat.

"Hal itu (wacana pembubaran BNN) saya pikir perlu dikaji. Karena Indonesia narkotikanya termasuk yang sudah dalam tingkat mengkhawatirkan. Di mana-mana itu sudah menyebar," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Masinton Pasaribu: Saya Minta BNN Dievaluasi, Bubarkan!

Ia pun meminta Komisi III sebagai pihak yang pertama kali melontarkan wacana itu untuk tak buru- buru memutuskan membubarkan BNN.

Politikus Partai Gerindra itu sendiri lebih memilih evaluasi terhadap kinerja BNN dibandingkan langsung memutuskan pembubaran.

"Iya lebih baik begitu (dievaluasi terlebih dahulu) saya pikir. Daripada dibubarkan, ya kita evaluasi, apa yang kurang kita tambah. Apa yang perlu dicukupi, kita cukupi," ujar Dasco.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hujan Kritik DPR untuk BNN, dari Tempat Penampungan hingga Diancam Dibubarkan

Diketahui, wacana pembubaran BNN pertama kali dilontarkan salah satu anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengancam membubarkan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Sebab, menurut Masinton, kerja BNN tidak menunjukkan hasil. Peredaran narkoba di Indonesia pun menjadi ancaman yang serius.

"Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres," kata Masinton di hadapan petinggi dan jajaran BNN saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Masinton mempertanyakan pencegahan yang dilakukan BNN terhadap masuknya narkotika ke Indonesia.

Baca juga: Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Pihak BNN selalu mengaku telah mendeteksi seluruh jalur masuk narkoba. Tapi pada kenyataannya tindak pidana narkoba terus menerus terjadi dan kian meresahkan.

Setiap harinya, lanjut Masinton, orangtua resah atas penyalahgunaan narkoba terjadi pada anak mereka.

"Setiap hari saya cemas dengan anak saya. Tetangga kita ini cemas dengan anaknya. Kita ini takut dengan pergaulan anak kita sendiri hari ini pak," ujar Masinton. 

 

Kompas TV Penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah murah, meresahkan banyak orang. Sebut saja first travel dan abu tours. Pada sidang kasus penipuan first travel, jaksa meminta agar asetnya dirampas untuk jemaah. Namun MA berkata sebaliknya. Mahkamah Agung memutuskan, aset first travel, akan disita negara. Padahal, aset itu, dibeli dari uang milik ratusan calon jemaah.<br /> <br /> Putusan MA ini, juga membuat jaksa agung st burhanuddin geregetan. Ia memilih menunda eksekusi, sambil mencari jalan agar aset first travel bisa kembali ke jemaah.<br /> <br /> Bos first travel, Anniesa Hasibuan divonis 18 tahun penjara. Sementara sang suami, yang jadi direktur utama, Andika Surachman dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Keduanya juga dikenakan denda 10 miliar rupiah. Sedangkan adik Anniesa, Siti Nuraida alias Kiki, dituntut 18 tahun dengan tambahan denda 5 miliar rupiah. Hingga kini, para korban masih menanti uangnya kembali, dari aset milik first travel. Sejumlah korban first travel yang tak puas dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pun, melayangkan gugatan perdata. Sementara itu, kasus penipuan dan pencucian uang calon jemaah juga dilakukan hamzah mamba, lewat bendera abu tours di Makassar Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri Makassar, pengadilan tinggi Makassar, juga Mahkamah Agung, telah menghukum hamzah mamba, selama 20 tahun penjara.<br /> <br /> Namun berbeda dengan kasus first travel, jaksa menuntut agar aset abu tours tidak ditentukan di kasus penipuan dan pencucian uang.<br /> Aset yang disita untuk sementara dipakai untuk pembuktian kasus lain.<br /> <br /> Agar jemaah tak terkatung-katung, jaksa mengajukan dakwaan baru. Jaksa memakai delik pidana korporasi. Yakni mendakwa PT Amanah Bersama Ummat, telah melakukan pencucian uang, sebesar satu koma 2 triliun rupiah. Perkara kejahatan korporasi ini, masih disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. Pasca kasus first travel dan abu tours meledak, nasib ribuan calon jamaah kini terkatung-katung. Sudah gagal berangkat ibadah, uang yang telah disetor pun tak ada jaminan kembali. Sudah seharusnya negara hadir memberi kepastian, dan mencegah hal serupa terulang. Korban penipuan biro perjalanan umrah murah, alias calon jemaah yang gagal berangkat ibadah ke tanah suci, sudah mengajukan upaya hukum. Kejaksaan agung juga sudah menangguhkan putusan kasasi terkait aset first travel, sementara abu tours, pengembalian dana ke jemaah masih dipertanyakan. Bagaimana nasib para korban? dan apakah kementerian agama harus turun tangan, minimal meng-evaluasi biro perjalanan umroh? Kami akan membahasnya bersama korban penipuan abu tours, Dian, wakil ketua badan perlindungan konsumen nasional, BPKN, Rolas Sitinjak, dan pemuka agama sekaligus pengusaha, Ustaz Yusuf Mansyur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.