Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Kompas.com - 22/11/2019, 12:56 WIB
Wakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay Dok. Humas DPRWakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan ke publik mengenai tugas dan fungsi dari 13 staf khusus presiden yang baru.

Sebab, menurut Saleh, pembantu presiden sudah banyak. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi semestinya memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Saya simpatik dan mengapresiasi bahwa yang diangkat adalah kalangan milenial. Namun tentu perlu penjelasan terkait tugas dan fungsi yang akan mereka emban. Sebab di luar mereka, sudah banyak pembantu presiden lainnya," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Ini Daftar Lengkap 13 Staf Khusus Presiden Jokowi


Pembantu presiden yang dimaksud Saleh, yakni mulai dari jajaran menteri dan wakil menteri, staf kepresidenan hingga staf rumah tangga kepresidenan. Jumlah mereka pun tidak sedikit.

Saleh pun meminta publik menilai sendiri apakah keberadaan staf khusus Jokowi itu memenuhi prinsip efisien atau tidak.

"Kalau sekarang ditambah dengan staf khusus kepresidenan, silahkan dinilai sendiri apakah itu efisien atau tidak," ujar Saleh.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Dengan komposisi dan jumlah itu ditambah keberadaan staf khusus presiden, lanjut Saleh, mestinya urusan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik.

Diberitakan, Presiden Jokowi menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Presiden memperkenalkan tujuh orang itu kepada publik di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019) sore tadi.

Tujuh orang itu, yaitu Putri Indahsari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, Adamas Belva Syah Devara dan Andri Taufan Garuda Putra.

Baca juga: Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial

Selain ketujuh milenial yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu, Presiden juga menunjuk dua wajah baru lainnya.

Dua orang itu yakni politikus PDI-P Arief Budimanta dan politikus PSI Dini Shani Purwono. Namun, keduanya tak ikut diperkenalkan karena bukan mewakili kalangan milenial.

Selain itu, Presiden juga menunjuk sejumlah wajah lama kembali menjadi staf khususnya. Mereka yakni Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit dan Ari Dwipayana. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X