Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Kompas.com - 22/11/2019, 12:56 WIB
Wakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay Dok. Humas DPRWakil Ketua Komisi II Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan ke publik mengenai tugas dan fungsi dari 13 staf khusus presiden yang baru.

Sebab, menurut Saleh, pembantu presiden sudah banyak. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi semestinya memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Saya simpatik dan mengapresiasi bahwa yang diangkat adalah kalangan milenial. Namun tentu perlu penjelasan terkait tugas dan fungsi yang akan mereka emban. Sebab di luar mereka, sudah banyak pembantu presiden lainnya," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Ini Daftar Lengkap 13 Staf Khusus Presiden Jokowi

Pembantu presiden yang dimaksud Saleh, yakni mulai dari jajaran menteri dan wakil menteri, staf kepresidenan hingga staf rumah tangga kepresidenan. Jumlah mereka pun tidak sedikit.

Saleh pun meminta publik menilai sendiri apakah keberadaan staf khusus Jokowi itu memenuhi prinsip efisien atau tidak.

"Kalau sekarang ditambah dengan staf khusus kepresidenan, silahkan dinilai sendiri apakah itu efisien atau tidak," ujar Saleh.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Dengan komposisi dan jumlah itu ditambah keberadaan staf khusus presiden, lanjut Saleh, mestinya urusan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik.

Diberitakan, Presiden Jokowi menunjuk 13 orang sebagai staf khususnya. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Presiden memperkenalkan tujuh orang itu kepada publik di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019) sore tadi.

Tujuh orang itu, yaitu Putri Indahsari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, Adamas Belva Syah Devara dan Andri Taufan Garuda Putra.

Baca juga: Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial

Selain ketujuh milenial yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu, Presiden juga menunjuk dua wajah baru lainnya.

Dua orang itu yakni politikus PDI-P Arief Budimanta dan politikus PSI Dini Shani Purwono. Namun, keduanya tak ikut diperkenalkan karena bukan mewakili kalangan milenial.

Selain itu, Presiden juga menunjuk sejumlah wajah lama kembali menjadi staf khususnya. Mereka yakni Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit dan Ari Dwipayana. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X