Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Kompas.com - 22/11/2019, 10:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat, jabatan staf khusus presiden berpotensi tumpang tindih dengan struktur pembantu presiden yang sudah ada.

Pasalnya, sebelum menunjuk 13 staf khusus, Presiden sudah punya kantor staf presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, hingga jajaran menteri dan wakilnya.

Tanpa ada pembagian tugas yang jelas, menurut Mardani, besar kemungkinan staf khusus akan menjadi tumpang tindih, khsusnya dengan KSP.

"Tanpa pembagian tugas yang jelas, posisi staf khusus ini akan tumpang tindih dengan struktur yang sudah ada," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

"Kelihatan tumpang tindih dengan KSP," katanya.

Baca juga: Yang Spesial untuk 7 Staf Khusus Milenial Jokowi...

Mardani mengatakan, dirinya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menggandeng anak muda, perempuan, hingga difabel sebagai staf khusus.

Namun, tanpa ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, bukan tidak mungkin staf khusus hanya sebagai "hiasan".

"Tanpa kejelasaan tupoksi, bisa jadi aksesoris semata," ujar Mardani.

Meski begitu, Mardani tidak mau berburuk sangka lebih dulu. Ia menanti presiden menyampaikan penjelasan lanjutan mengenai tupoksi para staf khusus.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] 7 Milenial yang Jadi Staf Khusus Presiden| Rencana Pemeriksaan Pegawai KPK Gara-gara UAS

Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 13 orang sebagai staf khusus. Dari jumlah itu, tujuh orang merupakan wajah baru dan berasal dari kalangan milenial.

Jokowi memperkenalkan tujuh orang itu kepada pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/9/2019) sore tadi.

Mereka adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf, dan Andri Taufan Garuda Putra.

Baca juga: Staf Khusus Milenial Tak Kerja Full Time, Jokowi: Minimal Seminggu Ketemu

Selain ketujuh milenial yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu, Jokowi juga menunjuk dua wajah baru lain.

Dua orang itu ialah politisi PDI-P Arief Budimanta dan politisi Partai Solidaritas Indonesia Dini Shani Purwono. Namun, keduanya tak ikut diperkenalkan karena dianggap tak mewakili kalangan milenial.

Selain itu, Jokowi juga menunjuk sejumlah wajah lama kembali menjadi staf khusus. Mereka ialah Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit, dan Ari Dwipayana.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, memperkenalkan 7 orang milenial, yang menjadi staf khususnya, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, kamis sore. Pengangkatan generasi milenial sebagai staf khusus ini dilakukan karena pemerintah butuh gagasan-gagasan segar dan inovatif. 7 anak muda yang masuk di lingkaran dalam istana adalah Adamas Belva Syah Devara, yang merupakan pendiri aplikasi belajar ruang guru, CEO Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, CEO lembaga keuangan mikro PT Amarta Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, yang aktif dalam kegiatan perdamaian, CEO Kitong Bisa Gracia Billy Mambrasar, Sosiopreneur yang juga penyandang disabilitas Angkie Yudistia dan mantan ketua umum PB PMII Aminuddin Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Dengan inovasi, gagasan, serta terobosan baru dari para staf khusus milenial, diyakini sejumlah persoalan bangsa bisa diatasi.<br /> Pejabat yang akan dilantik masih mungkin bertambah karena saat ini masih ada sejumlah posisi yang belum terisi, diantaranya wakil menteri pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2019 tentang kementerian dan kebudayaan, serta wamen riset dan teknologi yang diatur dalam perpres nomor 73 tahun 2019 tentang kemenristek. Ada juga posisi wakil panglima TNI yang sampai saat ini belum terisi.<br /> Dengan bergabungnya 7 milenial ke dalam bagian dari 14 staf khusus presiden, dan sebelumnya 12 wakil menteri yang telah dilantik, membuat kabinet Indonesia maju kian gemuk. Dikhawatirkan jika tanpa disertai dengan target kerja yang jelas dan terukur, kondisi ini justru dapat mengancam efektivitas pemerintahan.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Profil Jampidsus Febrie Ardiansyah yang Diduga Dikuntit Anggota Densus 88, Tangani Kasus Korupsi Timah

Nasional
Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Eks Kakorlantas Djoko Susilo Ajukan PK, KPK: Kami Tetap Yakin Ia Korupsi dan Cuci Uang

Nasional
Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Parpol Mulai Ributkan Jatah Menteri...

Nasional
Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Nasional
Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Nasional
Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com