Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] 7 Milenial yang Jadi Staf Khusus Presiden| Rencana Pemeriksaan Pegawai KPK Gara-gara UAS

Kompas.com - 22/11/2019, 05:34 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh staf khusus baru di Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019) sore.

Ketujuh staf khusus itu berasal dari kalangan milenial.

Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan profesional. Namun, ada pula yang terafiliasi dengan partai politik.

Angkie Yudistia, misalnya. Pendiri Thisable Enterprise ini diketahui juga merupakan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain itu ada Putri Indahsari Tanjung yang merupakan anak dari CEO CT Corp, Chairul Tanjung. Ia merupakan CEO dan Pendiri Creativepreneur.

Ada pula nama Adamas Belva Syah Devara yang merupakan pendiri start up di sektor pendidikan Ruang Guru. Lalu ada Ayu Kartika Dewi yang merupakan perumus Gerakan Sabang Merauke.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap 13 Staf Khusus Presiden Jokowi

Tiga nama terakhir yakni Gracia Billy Yosaphat Membrasar, pemuda asal Papua yang meraih beasiswa kuliah di Oxford; Aminuddin Ma'ruf, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII); serta Andi Taufan Garuda, yang merupakan pendiri lembaga keuangan Amartha.

Jokowi berharap, para stafsus milenial ini dapat memberikan masukkan segar kepadanya.

Berita terpopuler selanjutnya yaitu rencana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memeriksa sejumlah pegawai KPK yang menjadi inisiator mendatangkan Ustaz Abdul Somad untuk mengisi kajian setelah shalat dzuhur, Selasa (19/11/2019).

Menurut Agus, keputusan mendatangkan UAS dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pimpinan KPK.

"Ya, itu nanti kepada pegawainya kita periksa," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan, inisiator pegawai yang mengundang UAS bukan berasal dari Wadah Pegawai (WP) KPK, melainkan dari Badan Amal Islam KPK (BAIK).

Baca juga: Agus Rahardjo Akan Periksa Pegawai KPK yang Undang Ustaz Abdul Somad Ceramah

Pada malam sebelum pelaksanaan kajian UAS, pihaknya sudah berusaha mencegah niat pegawai KPK untuk mendatangkan UAS. Agus mengatakan, usaha pencegahan tersebut bukan dalam ranah kapasitas UAS, melainkan track record UAS yang sempat menuai kontroversi dalam pengkajian di sejumlah wilayah.

"Kami mengharapkan yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," katanya.

(Penulis: Achmad Nasrudin Yahya, Ihsanuddin)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com