Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Kompas.com - 21/11/2019, 19:10 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Dini Shanti Purwono sebagai salah satu staf khusus barunya.

Meski demikian, Dini tidak ikut diperkenalkan Presiden Jokowi di beranda Istana Negara, Kamis (21/11/2019).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, staf khusus yang diperkenalkan Presiden Jokowi hanyalah yang berlatar belakang milenial.

Baca juga: Profil Cak Kardi, Wajah Lama yang Dipilih Kembali Jadi Stafsus Jokowi

Adapun Dini (45 tahun) dinilai tidak termasuk di dalamnya.

"Yang diperkenalkan hanya yang milenial, tujuh orang," kata Fadjroel.

Lantas, siapakah sosok Dini?

Dini merupakan politikus PSI. Kariernya di dunia politik dimulai ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PSI untuk Dapil Jawa Tengah I (Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga).

Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1974 ini juga terpilih sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pemilihan Presiden 2019 kemarin.

Baca juga: Billy Papua, Mahasiswa Oxford Anak Penjual Kue yang Jadi Stafsus Jokowi

Dini berlatar belakang pendidikan di dunia hukum. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia.

Kemudian, Dini melanjutkan S2 di Harvard Law School dan lulus pada tahun 2002.

Ia pernah mengasuh rubrik "Klinik Hukum" di harian Jawa Pos Radar Semarang.

Kemudian, Dini juga diketahui pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama sekitar 10 tahun, yaitu pada 2008-2018.

Dengan latar belakang di dunia hukum, Dini pun dipercaya menjadi salah satu pengacara yang membela Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menghadapi sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial

Sebelum ditunjuk sebagai staf khusus Jokowi, Dini juga pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2012-2014.

Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi staf ahli mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Presiden Jokowi dalam keterangannya mengungkapkan, seluruh staf khusus presiden dapat bekerja sama dengan baik. 

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 orang yang akan membantunya sebagai staf khusus. Presiden pun memperkenalkan 7 orang tersebut pada Kamis (21/11/2019) pada pukul 17.15 WIB. 7 orang tersebut adalah Putri Tanjung dari CEO Creativpreneur, Belva Devara dariCEO Ruang Guru, Andi Taufan, Gracia Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, Aminudin Maruf, dan Ayu Kartika Dewi. Adapun sejumlah nama staf khusus Jokowi-JK lalu di antaranya Adita Irawati sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi, Erani Yustika sebagai Stafsus bidang ekonomi, dan Lenis Kagoya sebagai Stafsus bidang Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com