Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen

Kompas.com - 21/11/2019, 16:47 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,5 persen.

"Adapun pada 2020 mendatang, kemiskinan ditargetkan turun minimal menjadi 9 persen," kata Juliari saat Rapat Kerja Komisi VIII DPRI RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Mensos mengatakan itu untuk menanggapi tantangan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan yang meminta dirinya menurunkan angka kemiskinan.

Untuk diketahui, saat ini diperkirakan 9,4 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada dalam keadaan miskin.

Baca juga: Ini Target Angka Kemiskinan Jokowi-Maruf Amin di Tahun Pertama

“Saya ingin pak menteri dengan modal 9,4 persen, target penurunan kemiskinan dalam satu tahun ini berapa. Ini biar disaksikan kita semua dan ini yang akan kami tagih,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Selain meminta turunnya angka kemiskinan, Ace juga meminta Juliari untuk menjalankan program lainnya sesuai konsep, dan selalu memperbaharui data kemiskinan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

“Tetap pada konsep awal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di mana ekonomi daerah justru akan tumbuh sebaik-baiknya. Jadi program e-warung dan lainnya juga tetap jalan. Kami ingin memberikan dukungan sepenuhnya,” kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com