Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Umar Ritonga, diduga menghabiskan uang Rp 500 juta selama buron usai melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK, Selasa (17/7/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, uang Rp 500 juta tersebut merupakan uang suap yang hendak diserahkan Umar kepada Pangonal dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra

"Terkait dengan uang Rp 500 juta yang sebelumnya dibawa kabur oleh tersangka saat OTT terjadi diduga telah dihabiskan selama pelarian yang bersangkutan," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2019).

Seperti diketahui, Umar melarikan diri dari kejaran KPK saat OTT berlangsung. Umar pun membawa kabur uang suap senilai Rp 500 juta tersebut.

Baca juga: Umar Ritonga, Perantara Suap Bupati Labuhanbatu, Resmi Jadi Buron KPK

Ketika Umar ditangkap pada Kamis (25/7/2019), uang tersebut pun tak ditemukan. Febri menyebut, uang itu diduga habis digunakan Umar untuk membeli rumah.

"Sebagian di antaranya digunakan untuk membeli satu unit rumah di atas 1 hektar lahan sawit di Kabupaten Siak. Tanah dan bangunan ini telah disita KPK dan masuk dalam berkas perkara UMR," ujar Febri.

Diberitakan sebelumnya, Umar akan segera disidang dalam waktu dekat setelah KPK telah menyelesaikan proses penyidikan.

"Hari ini Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum (Tahap 2). UMR juga dibawa hari ini ke Medan untuk persiapan persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan," kata Febri.

Baca juga: Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Dalam kasus ini, Pangonal Harahap sendiri telah divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Selain itu, Pangonal juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 42,28 miliar dan 218.000 dollar Singapura.

Jika uang pengganti tidak dibayar dalam sebulan dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara selama setahun.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Pangonal selama 3 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa pidana pokoknya.

Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Erwan Efendi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: KPK Tahan Perantara Suap Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

Pangonal dianggap terbukti menerima suap Rp 42,28 miliar dan 218.000 dollar Singapura dari Effendy.

Pemberian uang berlangsung dari 2016 sampai 2018, diberikan melalui sejumlah perantara. Salah satunya Umar Ritonga.

Suap tersebut bertujuan agar Pangonal memberikan paket pekerjaan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 di Kabupaten Labuhanbatu kepada Effendy.