Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Kompas.com - 21/11/2019, 15:24 WIB
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comPakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan, pada dasarnya pilkada langsung atau tidak langsung sama-sama konstitusional.

Tak ada satu bentuk pemilihan kepala daerah dianggap konstitusional, sementara yang lain tidak.

"Kalau kita bicara pilkada, langsung atau tidak langsung, secara UUD 1945 itu memungkinkan ya," ujar Denny saat dijumpai di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

"Sebab, bahasa pada UUD-nya kan, dipilh secara demokratis," lanjut dia.


Baca juga: Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Artinya, konstitusi hanya menjelaskan prinsip umum, sementara bentuk teknisnya adalah politik hukum pembuat undang-undang.

Dengan demikian, Denny berpendapat, apapun bentuk pemilihan kepala daerah yang dipilih nantinya, apakah pilkada langsung atau pilkada tak langsung, maka yang harus dipastikan adalah sesuai azas demokrasi.

Pria yang pada Pilkada 2020 maju sebagai salah satu kontestan di Provinsi Kalimantan Selatan itu mencontohkan salah satu praktik pada pilkada yang merusak demokrasi, yakni politik uang.

Sebab, baik pilkada langsung atau pun tidak langsung, praktik politik uang sama-sama berpotensi terjadi.

Baca juga: Nasdem Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi, tetapi Tak Ubah Mekanisme

"Tentunya yang harus kita antisipasi apapun pilihannya, jangan sampai merusak demokrasi. Pilkada yang merusak demokrasi itu kan yang marak money politic. Jadi itu yang harus kita tekankan," tutur dia.

Tentang pendapat Denny sendiri apakah pilkada sebaiknya langsung atau tidak, Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 itu enggan berkomentar lebih jauh.

"Kita serahkan ke pembuat undang-undang. Karena keduanya kan sebenarnya baik langsung dan tidak langsung itu konstitusional, " lanjut dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X