Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Kompas.com - 21/11/2019, 15:19 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani bicara panjang lebar terkait isu dirinya akan maju menjadi calon ketua umum PPP.

Namun demikian, dia mengucapkan terima kasih jika ada kader PPP yang mendukungnya maju menjadi caketum. Arsul mengatakan, pada waktunya, ia akan berbicara terkait maju di bursa caketum.

"Bahwa ada yang menyebut saya sebagai caketum PPP ya saya berterima kasih, tapi apakah saya bersedia dan siap jadi ketua umum, tunggu tanggal mainnya, saya akan ngomong soal itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Politisi PPP Nilai Sistem Pilkada Indonesia Saat Ini Sudah Asimetris


Ketika ditanya jumlah dukungan yang mendorongnya untuk maju menjadi caketum, Arsul enggan menjelaskan hal tersebut.

"Bukan, saya tidak tahu apakah cuma dari pak Ahmad Baidowi saja atau yang lain nanti kita lihat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partainya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 14-16 Desember 2019.

Salah satu agenda Mukernas adalah menentukan jadwal Muktamar terkait pemilihan ketua umum.

Baca juga: Jelang Muktamar, Wasekjen: Kandidat Calon Ketum PPP Mulai dari Plt Ketum hingga Wakil Ketua MPR

Baidowi mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kandidat yang berpeluang maju sebagai calon ketua umum PPP diantaranya, Plt Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan Politisi Senior PPP Akhmad Muqowam.

"Saat ini kan ada beberapa yang disebut di antaranya Plt Ketum, Mardiono, Arsul Sani, Muqowam. Ada juga ketua fraksi PPP Amir Uskara waketum itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketum PPP," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X