Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Kompas.com - 21/11/2019, 14:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR berencana mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui apakah BNPT masih dapat diandalkan dalam penanggulangan terorisme atau tidak.

"Ada celetukan kawan-kawan (Komisi III) untuk mengevaluasi (BNPT). Apakah masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Wacana ini, lanjut Adies, tentunya muncul menyusul serangkaian serangan teror di Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan, antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Meski demikian, Adies belum mengetahui pasti bagaimana tahapan evaluasi BNPT.

Baca juga: Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Ia hanya memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dialamatkan kepada BNPT, tetapi juga lembaga yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme, yakni Polri dengan tim Densus 88 Antiteror Polri.

"Kalau dievaluasi, berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88," ujar Adies.

Salah satu hal yang akan menjadi pertanyaan kepada lembaga-lembaga itu, yakni mengapa antisipasi seringkali terlambat. Peristiwa terjadi lebih dulu, baru diikuti dengan langkah pencegahan.

Baca juga: [VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Menurut Adies, penanggulangan terorisme di Indonesia ke depannya harus sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan.

"Kita ingin satu koordinasi. Betul-betul koordinasi yang terintegrasi. Harus lebih dikoordinasikan antara pihak BNPT dan Densus 88," ujar Adies.

"Koordinasi yang luar biasa di mana pencegahan yang kita tahu cepat diatasi dan langsung ke titik sarangnya dan langsung dideradikalisasi," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kapolri Jenderal Idham Azis rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu 20 November 2019. Rapat ini adalah rapat perdana Idham Azis sebagai Kapolri dengan DPR. Sebenarnya, Kapolri Idham Azis harus menghadiri acara di Istana Negara. Hal ini yang juga menjadi perdebatan di antara Anggota Komisi III DPR. Apakah rapat akan diskor karena agenda Kapolri ke Istana. Namun, Kapolri Idham Azis lebih memilih rapat dengan Komisi III DPR dibanding ke Istana untuk mendampingi perwira tinggu yang akan naik pangkat. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan: Izin bapak, untuk agenda bersama Menteri Pertahanan, saya utus Pak Wakapolri, sementara untuk agenda di Istana, yang berangkat hanya anggota yang dipanggil untuk persiapan kenaikan pangkat saja. Saya tetap di sini, #kapolri #idhamazis #istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com