Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Kompas.com - 21/11/2019, 14:31 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI. Dok. GolkarWakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, menilai calon Kapolri Idham Azis merupakan sosok yang memiliki kapabilitas dan bisa bekerja profesional. Idham akan menjalani fit and proper tes pada Rabu (30/10/2019) di Komisi III DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR berencana mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui apakah BNPT masih dapat diandalkan dalam penanggulangan terorisme atau tidak.

"Ada celetukan kawan-kawan (Komisi III) untuk mengevaluasi (BNPT). Apakah masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Wacana ini, lanjut Adies, tentunya muncul menyusul serangkaian serangan teror di Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan, antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Meski demikian, Adies belum mengetahui pasti bagaimana tahapan evaluasi BNPT.

Baca juga: Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Ia hanya memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dialamatkan kepada BNPT, tetapi juga lembaga yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme, yakni Polri dengan tim Densus 88 Antiteror Polri.

"Kalau dievaluasi, berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88," ujar Adies.

Salah satu hal yang akan menjadi pertanyaan kepada lembaga-lembaga itu, yakni mengapa antisipasi seringkali terlambat. Peristiwa terjadi lebih dulu, baru diikuti dengan langkah pencegahan.

Baca juga: [VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Menurut Adies, penanggulangan terorisme di Indonesia ke depannya harus sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan.

"Kita ingin satu koordinasi. Betul-betul koordinasi yang terintegrasi. Harus lebih dikoordinasikan antara pihak BNPT dan Densus 88," ujar Adies.

"Koordinasi yang luar biasa di mana pencegahan yang kita tahu cepat diatasi dan langsung ke titik sarangnya dan langsung dideradikalisasi," lanjut dia. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X