Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mahfud MD ke Denny Indrayana Hadapi Pilkada Kalsel...

Kompas.com - 21/11/2019, 13:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pesan kepada Denny Indrayana terkait pencalonannya di Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel).

Mahfud berpesan agar Denny mencari cara untuk memperlancar pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel.

"Iya saya bilang itu hak Anda (untuk mencalonkan diri). Silakan berjuang. Anda punya hak-hak hukum, punya hak-hak konstitusional," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

"Silakan dihitung (langkahnya) sendiri, kemudian cari semua pintu yang memperlancar itu semua. Begitu saja," lanjut Mahfud.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Denny Indrayana Minta Restu Maju Pilkada Kalsel

Menurut Mahfud, dirinya yang mengundang Denny datang ke kantornya.

Hubungan keduanya, kata Mahfud, masih dekat meski sekarang sudah jarang bertemu.

"Denny kan yunior saya, ya diskusi masalah-masalah hukum masalah pekerjaan-pekerjaan dia. Biasalah saya sering ketemu Denny. Biasanya saya undang dia ketemu Denny itu di Yogya sambil minum teh, makan pisang goreng," katanya.

"Tapi, kan saya sudah jarang di Yogya. Saya bilang ingin ketemu, kamu ke kantor saya. Saya yang undang dia ke sini," kata Mahfud.

Baca juga: Diusung Partai Gerindra Kalsel, Denny Indrayana Mulai Gencar Safari Politik

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bertemu Menko Polhukam di Kantor Mahfud MD pada Kamis.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah rencana Denny untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Kalsel 2020.

"Iya (soal rencana maju di Kalsel), kita singgung sedikitlah. Bahwa memang lagi ada proses maju di Kalsel. Saya kasih gambaran kepada beliau tentang sotuasi di sana, tapi Prof Mahfud lebih pahamlah," ujar Denny kepada wartawan.

"Jadi lebih banyak kangen-kangenan, silaturahim. Saya belum sempat ketemu setelah beliau menjadi Menko Polhukam dan hari ini kesempatan untuk itu," lanjut dia.

Baca juga: Gerindra Kalsel Sepakat Usung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel 2020, Tinggal Tunggu Restu Prabowo

Selain membahas pencalonan, Denny mengungkapkan mereka berdua pun mendiskusikan persoalan hukum dan tata negara.

Namun, kata Denny, pembicaraan mengenai isu tersebut hanya dibahas sambil lalu.

"Soal isu hukum dan tata negara kita diskusi santai saja. Ya, Pak Mahfud kan memang pakarnya hukum tata negara jadi saya mau kasih masukan apa. Relatif beliau sudah paham, " tutur Denny.

Baca juga: Denny Indrayana Optimistis Maju Sebagai Calon Gubernur Kalsel Lewat Jalur Partai

Dia menambahkan, Mafhud tidak memberikan pesan khusus perihal pencalonan sebagai calon gubernur.

Justru, kata Denny, dirinya mengatakan siap membantu program Kemenko Polhukam di Kalsel.

"Ya tadi tentang saya sedang berproses di Kalsel, lagi nyalon sana dan bagaimana kita nanti membantu beliau terkait bidang Polhukam Kalsel agar tetap baik dan kondusif," kata Denny.

Kompas TV Dalam sidang ke empat pada Kamis siang, tidak tampak hadir ketua kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana. Sebelumnya, keduanya hadir hingga Kamis (20/6) dini hari pada sidang ketiga. Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut meski keduanya absen, mereka tetap memantau sidang sembari menyiapkan kepentingan persidangan selanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com