Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Perkirakan Ada 10 Juta Orang Butuh Kartu Prakerja

Kompas.com - 21/11/2019, 13:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan ada 10 juta orang yang membutuhkan kartu prakerja.

Namun, ada proses seleksi bagi mereka yang bakal mendapatkannya.

"Diperkirakan yang membutuhkan 10 juta (orang), tapi nanti akan diseleksi, kemungkinan (10 juta) tapi ini akan dirataskan (rapat terbatas dengan presiden)," kata Muhadjir usai acara pengukuhan Ekspedisi Bakti Pemuda PMK di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2019).

"Tentu saja diprioritaskan mereka yang memang siap memasuki dunia kerja tapi belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan," kata dia.

Baca juga: Bukan Sekadar untuk Gaji Pengangguran, Ini Fungsi Kartu Prakerja

Muhadjir memastikan bahwa kartu pekerja diperuntukkan bagi para pemuda yang belum mendapat pekerjaan tetapi ingin mendapat pengalaman pelatihan.

Nantinya para pemuda yang mendapat kartu prakerja tersebut bisa memilih tempat pelatihan baik milik pemerintah maupun swasta.

Muhadjir mengatakan, setiap provinsi nantinya akan mendapatkan kuota untuk pembagian kartu prakerja tersebut.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan soal Kartu Prakerja, Timses Singgung Janji Prabowo Naikkan Gaji Penegak Hukum

"Kartu prakerja dimaksudkan untuk pemuda yang belum dapat pekerjaan dan ingin mendapat pelatihan, maka biaya pelatihannya itu bisa diambil dari bantuan kartu prakerja tersebut," terang dia.

"Nanti biayanya bisa ditanggung oleh negara/pemerintah melalui kartu prakerja itu," lanjut dia.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk dapat mengeksekusi kartu prakerja ini pada Februari 2020 ini.

Kompas TV Apakah rencana pemerintah menggaji pengangguran sudah tepat? Atau justru akan menambah beban APBN?<br /> <br /> Akan dibahas bersama Deputi 3 Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis, Denni Puspa Purbasari. Dan juga Enny Sri Hartati, peneliti senior INDEF. #GajiPengangguran #JokoWidodo #PengangguranDigaji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com