Perludem dan KPI Prioritaskan Perbaikan Aspek Diskriminasi dalam Gugatan UU Pilkada ke MK

Kompas.com - 21/11/2019, 08:55 WIB
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Dimas Jarot BayuSekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Halim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mempertegas perihal diskriminasi dalam pengajuan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Dalam agenda sidang pendahulan pertama di MK, Rabu (20/11/2019), Ketua Majelis Hakim Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk mempertegas ihwal "diskriminasi" dalam gugatan yang diajukan pemohon.

Sebagai pemohon, keduanya meminta MK membatalkan frasa "sudah/pernah kawin" sebagai salah satu syarat sebagai seorang pemilih, di luar kepemilikan KTP elektronik (e-KTP).

Baca juga: Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu

Frasa tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada.

"Poin yang dinasihatkan oleh MK itu agar mampu menegaskan soal diskriminasi sebagai sesuatu yang beralaskan hukum dengan membangun argumentasi yang lebih komprehensif dalam konteks perlakuan diskriminatif," ujar Sekretaris Jenderal KPI, Dian Kartikasari di Gedung MK, Rabu (20/11/2019).

Dian mengatakan, perbaikan permohonan akan menjadi skala prioritas guna memenuhi target menarik aturan pembatasan usia pemilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diakuinya, definisi diskriminasi memang tidak disebutkan dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Namun definisi diskriminasi di Indonesia sudah diratifikasi atau pengesahan terhadap konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Di mana pada pasal 1 menyebutkan salah satu bentuk diskriminasi adalah status perkawinan, orientasi seksual, hingga status sosial.

Di sisi lain, mereka yang melakukan perkawinan di bawah batas usia juga kesulitan mendapat akses informasi tentang kepemiluan.

Baca juga: Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X