Perludem dan KPI Prioritaskan Perbaikan Aspek Diskriminasi dalam Gugatan UU Pilkada ke MK

Kompas.com - 21/11/2019, 08:55 WIB
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Dimas Jarot BayuSekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Halim Mahkamah Konstitusi ( MK) meminta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mempertegas perihal diskriminasi dalam pengajuan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Dalam agenda sidang pendahulan pertama di MK, Rabu (20/11/2019), Ketua Majelis Hakim Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk mempertegas ihwal "diskriminasi" dalam gugatan yang diajukan pemohon.

Sebagai pemohon, keduanya meminta MK membatalkan frasa "sudah/pernah kawin" sebagai salah satu syarat sebagai seorang pemilih, di luar kepemilikan KTP elektronik (e-KTP).

Baca juga: Kemendagri Nilai Revisi UU Pilkada Harus Bersamaan dengan UU Pemilu


Frasa tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada.

"Poin yang dinasihatkan oleh MK itu agar mampu menegaskan soal diskriminasi sebagai sesuatu yang beralaskan hukum dengan membangun argumentasi yang lebih komprehensif dalam konteks perlakuan diskriminatif," ujar Sekretaris Jenderal KPI, Dian Kartikasari di Gedung MK, Rabu (20/11/2019).

Dian mengatakan, perbaikan permohonan akan menjadi skala prioritas guna memenuhi target menarik aturan pembatasan usia pemilih.

Diakuinya, definisi diskriminasi memang tidak disebutkan dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Namun definisi diskriminasi di Indonesia sudah diratifikasi atau pengesahan terhadap konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Di mana pada pasal 1 menyebutkan salah satu bentuk diskriminasi adalah status perkawinan, orientasi seksual, hingga status sosial.

Di sisi lain, mereka yang melakukan perkawinan di bawah batas usia juga kesulitan mendapat akses informasi tentang kepemiluan.

Baca juga: Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Menurutnya, mereka memiliki akses ke publik cukup kecil lantaran adanya faktor yang berwenang mendapat akses informasi hanyalah orang dewasa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X