Harapan Setelah Polisi Diminta Jangan Bergaya Hedonistik dan Berperut Buncit...

Kompas.com - 21/11/2019, 08:32 WIB
Kompas TV Mabes Polri menerbitkan surat telegram, yang berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Dalam surat telegram itu disebutkan, semua jajaran Polri diminta bersikap sederhana sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Surat telegram itu ditandatangani Kadiv Propam Polri, Irjen Listyo Sigit Prabowo. Dia menyebut, para pimpinan diminta memberi contoh dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis, terutama bayangkari dan keluarga besar Polri.<br /> <br /> Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal mengatakan, semua anggota polri dilarang pamer kekayaan di media sosial. Menurut dia, seorang polisi, apa pun pangkat dan jabatannya, harus tampil sederhana, baik di kehidupan sehari-hari, maupun dalam intraksi di medsos. Indonesia Police Watch, IPW, menilai positif aturan tersebut. Namun menurut ketua presidium IPW, Neta S Pane, dengan gaji yang diterima anggota Polri, baik jajaran bawah maupun atas, seharusnya mereka tidak bisa hidup mewah.<br /> <br /> Jika dilihat dari struktur penggajiannya, masih banyak anggota Polri yang gajinya di bawah UMP Bekasi. Jika gajinya masih di bawah UMP, bagaimana para polisi itu mau hidup mewah dan pamer kekayaan, terutama di medsos? Kata Neta S Pane.<br /> <br /> Jauh sebelum ada aturan ini, gaya hidup sederhana pernah ditunjukkan oleh Kapolri periode 1968-1971, Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Selama menjabat hoegeng rela hidup pas-pasan demi menjaga integritas. Hoegeng menolak berbagai pemberian dan hadiah, seperti barang rumah tangga dan kendaraan. Hoegeng khawatir, pemberian itu dapat mempengaruhi sikapnya sebagai aparat penegak hukum.<br /> <br /> Aturan ini bertujuan agar anggota Poliri tidak memaksakan diri, apalagi sampai berbuat melanggar hukum, untuk bisa memperkaya diri, karena gaya hidup mewah bisa menjadi salah satu pintu untuk melakukan korupsi. <br /> Setelah mengancam seluruh kapolda dan kapolres yang diduga kerap meminta proyek pemda, peringatan disiplin kembali dilayangkan mabes Polri kepada seluruh personelnya. Kali ini perintah seluruh personel Polri menegakkan disiplin, yang salah satunya berisi larangan personel Polri memamerkan kekayaan, termasuk di media sosial. Kenapa polisi dinilai perlu melakukan kebijakan ini?<br /> <br /> Simak pembahasan tersebut bersama Karopenmas Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Argo Yuwono, anggota komisi III DPR, Taufik Basari, serta Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, Edi Hasibuan.

"Saya kira anjuran itu bagus sekali. Kalau perlu, ditiru oleh instansi dan lembaga-lembaga lain, itu bagus sekali. Soal kesederhanaan," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Ini Ancaman Hukuman bagi Polisi yang Pamer Gaya Hidup Hedonis di Medsos

Menurut Ma'ruf, instruksi tersebut bagus agar tak memunculkan kecemburuan sosial di antara sesama anggota Polri.

Selain itu, lanjut Ma'ruf, juga bisa meredam rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Tak cukup

Sementara itu, meski menyambut baik, anggota Ombdusman RI Adrianus Meliala menilai, surat edaran tidak akan cukup mengubah gaya hidup anggota Polri.

"Kami menyambut baik hal ini, tetapi seperti juga beberapa wacana yang sudah datang kepada saya, itu tidak cukup, itu tidak mengubah apa-apa kalau hanya berakhir dalam bentuk surat edaran saja," kata Adrianus di Gedung Ombudsman RI, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Ini Latar Belakang Polri Keluarkan Telegram Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Hidup Hedonis

Ia mengatakan bahwa imbauan serupa pernah dikeluarkan pejabat sebelumnya, tetapi dinilai tak banyak mengubah gaya hidup anggota Polri.

Menurut dia, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mewajibkan anggota melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kemudian, Adrianus menuturkan, agar menjadikan LHKPN sebagai salah satu variabel dalam pengisian jabatan seorang perwira Polri.

"Bahwa kepada mereka yang memiliki kekayaan jauh di batas kewajaran, seyogianya kemudian dipertimbangkan dalam rangka mengisi jabatan-jabatan tertentu," kata dia.

Adrianus juga mendorong Polri mencegah praktik gratifikasi yang dapat memengaruhi netralitas polisi sebagai penegak hukum saat menangani suatu perkara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X