Menhub Targetkan Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Rampung 2026

Kompas.com - 20/11/2019, 21:31 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, proyek kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya ditargetkan rampung pada 2026.

Hal itu disampaikan Budi setelah mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Kita (bersama Jepang) juga membangun kereta Jakarta-Surabaya yang akan kita persiapkan mulai 2022-2026 (empat tahun selesai). Kita harapkan Jakarta-Surabaya itu hanya lima jam," ujar Budi.

Baca juga: Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Capai 36,01 Persen

Saat ini, Jepang masih melakukan kajian untuk mengerjakan proyek tersebut.

Budi mengatakan, Pemerintah Indonesia juga akan membantu berbagai hal seperti pembebasan lahan yang prosesnya memakan waktu lama.

Proyek tersebut didanai dengan pinjaman jangka panjang dan pembayarannya terjadwal dengan baik.

"Pembiayaannya semuanya loan, jangka panjang dengan term yang cukup baik. Rata-rata yang lama (kerja sama) seperti di sektor transportasi seperti kereta api," ucap Budi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan terkait tindak lanjut Proyek peningkatan kecepatan Kereta Api (KA) Jakarta–Surabaya pada hari ini, Selasa (24/9/2019) di Jakarta.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Sebabkan Banjir di Makasar Jaktim, Ini Penjelasan Wika

Dalam petemuan tersebut, dilakukan penandatanganan “Summary Record on Java North Line Upgrading Project” antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Summary Record merupakan rumusan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak terkat beberapa hal teknis, di antaranya lebar jalur, jenis konstruksi, sistem persinyalan, desain kecepatan, dan jenis sarana perkeretaapian.

Adapun proses pembangunannya dimulai pada 2022.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X