Sepupu Romahurmuziy Ungkap Rencana Pemberian Uang Rp 50 Juta dari Muafaq Wirahadi

Kompas.com - 20/11/2019, 19:54 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Sepupu mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/11/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Sepupu mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepupu mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Abdul Rochim, mengaku mantan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik Muafaq Wirahadi berkeinginan memberi uang tanda terima kasih ke Romahurmuziy.

Menurut Rochim, saat Muafaq berdiskusi dengannya, muncul rencana uang yang akan diberikan ke Romahurmuziy adalah Rp 50 juta.

"Seingat saya (penentuan jumlahnya) dari Pak Muafaq. Saya bilang ya terserah. Kan yang mau bilang ngasih Pak Muafaq," kata Rochim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Setelah itu sudah selesai, Rp 50 juta disepakati. Kemudian Pak Muafaq telepon lagi (bilang) 'Mas, tak tambah ya?' Saya jawab enggak usah, Pak, begitu. Ya sudah segitu aja," ujar dia.

Baca juga: Sepupu Romahurmuziy Mengaku Dititipi Pesan Muafaq Wirahadi soal Keinginan Promosi Jabatan

Mendengar jawaban Rochim, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Wawan Yunarwanto mencoba mengonfirmasi keterangan Rochim dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Jaksa memaparkan, dalam keterangan di BAP, Rochim mengaku menelepon Muafaq untuk menemui Romahurmuziy pada 15 Maret 2019 di sebuah hotel di Surabaya.

Dalam keterangannya, pada 14 Maret 2019 malam, Rochim menelepon Muafaq agar menyiapkan uang Rp 50 juta untuk Romahurmuziy sebagai tanda terima kasih. Sebab, Muafaq sudah terpilih sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik.

"Iya itu keterangan saya, artinya menyiapkan itu untuk membawa pada saat Jumat itu. Kalau memberinya itu saya tidak pernah mengarahkan. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan mau ngasih Pak Romy, gitu toh," kata Rochim.

"Berhubung ada kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada Pak Romy, ketemu Pak Romy, itu ya udah disiapkan sekalian dibawa. Konteksnya gitu, mumpung ketemu. Bukan saya menyuruh menyiapkan segitu," kata dia.

Baca juga: Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Dalam dugaan suap seleksi jabatan, Romy didakwa menerima suap Rp 325 juta bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari mantan Kepala Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Kemudian, ia juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Berdasarkan dakwaan jaksa, dua pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara, Muafaq ingin menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X