Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kompas.com - 20/11/2019, 19:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwira tinggi Polri masih menjalani proses sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait siapa yang akan ditugaskan menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, ada beberapa perwira tinggi yang memiliki integritas dan rekam jejak baik untuk ditugaskan sebagai Kabareskrim.

"Beberapa dianggap sangat mumpuni untuk menjadi Kabareskrim gitu ya. Ini sudah disaring," kata Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: 20 Hari Tanpa Kabareskrim, Apa Efeknya?

Ketika ditanya berapa jumlah perwira tinggi Polri yang berpotensi menjadi Kabareskrim, Iqbal tak mau membeberkannya.

Ia hanya menyebut, perwira tinggi berbintang dua dan tiga berpotensi menjadi Kabareskrim baru menggantikan Jenderal Idham Azis yang dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Polri.

"Semua semua bintang dua dan bintang tiga berpotensi semuanya berpeluang. Insya Allah enggak akan lama lagi," ujar dia.

Diketahui, sejak Idham Azis dilantik sebagai Kapolri pada Jumat (1/11/2019) lalu, posisi Kabareskrim yang sebelumnya dijabat Idham hingga Rabu ini belum diisi oleh perwira tinggi baru.

Artinya, sudah sekitar 20 hari, pucuk pimpinan Bareskrim Polri untuk sementara kosong.

Baca juga: Faktor Integritas dan Kemampuan Jadi Aspek Penting Calon Kabareskrim

Sebelumnya, Kapolri Idham Azis menuturkan bahwa ia akan segera menunjuk Kabareskrim Polri yang baru usai dilantik Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan supaya dapat mempercepat pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham usai ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

 

Kompas TV Gelombang pendaftaran calon pegawai negeri sipil(CPNS) sudah dimulai. Beramai-ramai masyarakat Indonesia dari berbagai golongan umur dan pendidikan ikut mendaftar untuk seleksi calon pegawai negeri sipil. Lantas, apa enaknya jadi pegawai negeri sipil (PNS)? Simak video berikut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com