Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Kompas.com - 20/11/2019, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebut bahwa sektor maritim di Indonesia berpotensi untuk dimasuki oleh aktivitas terorisme.

"Sekarang sebetulnya kita belum menghadapi itu (terorisme di sektor maritim) di Indonesia. Tapi bibit ke arah sana sudah (terlihat), " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tokoh Agama Bertemu Mahfud MD, Bahas Terorisme dan Radikalisme

Meski demikian, ia enggan menyebut secara rinci seperti apa bibit terorisme di sektor maritim yang dimaksud.

Namun, Taufiq menyebut, salah satu aktivitas terorisme sektor maritim yang telah terjadi di dunia, antara lain penyelundupan senjata dan pembajakan kapal di tengah laut disertai dengan aksi penculikan.

Contohnya perampokan terhadap MV Sinar Kudus disertai penyanderaan oleh teroris Somalia pada pertengahan Maret 2011. Saat itu TNI sampai menerjunkan tim tersendiri untuk mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

"Dan tidak menutup kemungkinan di sini (Indonesia) juga (bisa terjadi) demikian," lanjut dia.

Apalagi, perairan di Indonesia sangat luas. Potensi terjadinya tindak pidana terorisme di perairan Indonesia sangat mungkin terjadi.

Taufiq mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni kapal India tiba-tiba terpantau masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Tentunya, tidak terdeteksinya orang atau kapal laut asing masuk ke wilayah NKRI berbahaya bagi pertahanan negara.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Contoh serupa juga terjadi di perairan Biak, Papua. Ditemukan kapal laut mencurigakan yang tiba- tiba berlayar di wilayah perairan NKRI.

Demi memastikan kapal itu bukanlah ancaman, saat itu Taufiq langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengetahui asal usul kapal tersebut.

"Di data saya tidak ada. Kemudian saya minta cek kepada armada di Sorong untuk mengetahui apa yang terjadi. Sehingga tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri," tutur dia.

Taufiq menambahkan, dalam menghadapi ancaman terorisme di sektor maritim, perlu kerja sama di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

"Di laut ini kita punya ancaman sama, kita punya isu yang sama dan kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka harus bekerjasama, berkoordinasi. Karena kejadian di wilayah satu, akan berdampak ke wilayah lain," kata Taufiq.

"Karena itu, kita bangun kerja sama dengan semua (unsur) di dunia dan sebagai aktor utama jalan informasi sehingga kita akan lebih awal tahu apa yang akan kita hadapi," tambah dia.

 

Kompas TV Penggusuran di Sunter Jaya, jadi ramai. Karena janji Anies Baswedan, saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan, saat Anies berkampanye, melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017. Salah satunya, saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilang pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran.<br /> Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara, dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya, agar tak digusur, berhadapan dengan ribuan aparat.<br /> <br /> Pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, punya pandangan, bahwa langkah anies sudah tepat.<br /> Normalisasi saluran air, di wilayah Jakarta penting. supaya sunter tak lagi banjir. Pemukiman warga ditata agar tak melanggar tata kota. 18 November, batas waktu warga meninggalkan hunian, diberikan pemerintah kota Jakarta Utara, telah lewat.<br /> <br /> Warga bertahan di tempatnya, meski dengan hunian seadanya, di tengah sisa puing penggusuran. Pemerintah kota Jakarta Utara, masih mencoba berdialog. Memindahkan warga ke rumah susun marunda, dengan tetap membayar sewa hunian rusun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com