Aturan yang Sebabkan Aset First Travel Disita Negara dan Polemiknya...

Kompas.com - 20/11/2019, 11:21 WIB
Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kedua kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kedua kiri) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Majelis hakim memvonis terdakwa Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, sementara Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan 15 tahun dan denda Rp5 miliar subsider 8 bulan kurungan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kedua kanan), Direktur Anniesa Hasibuan (kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kedua kiri) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Majelis hakim memvonis terdakwa Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 8 bulan, sementara Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan 15 tahun dan denda Rp5 miliar subsider 8 bulan kurungan.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah kalangan menyesalkan putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa barang bukti pada perkara PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah.

Pro dan kontra pun timbul. Mahkamah Agung bersikukuh bahwa barang bukti yang disita dalam kasus ini adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana.

Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan. Mereka pun berharap hartanya dapat kembali.

Baca juga: MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, jika yang menjadi korban dalam kasus tersebut hanya satu orang dan terbukti bahwa barang yang disita adalah miliknya di persidangan, maka barang-barang tersebut dapat dikembalikan ke orang tersebut.

"Sementara First Travel kan tidak ada yang dihadirkan di persidangan, ribuan itu 'uangku berapa, daftar lewat siapa, buktinya mana', ada tidak yang menunjukkan itu. Saksinya apa didatangkan semua, ribuan itu," ujar Abdullah.

"Nah, sekarang seandainya diserahkan, diserahkan ke siapa, jemaah yang mana, bagaimana cara membaginya, siapa yang berani mengatasnamakan kelompok itu kira-kira?" tuturnya.

Baca juga: Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Lalu apa yang menjadi dasar hukum penyitaan aset First Travel oleh negara?

Di dalam salinan amar putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan:

"Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara."

Adapun di dalam Pasal 39 KUHP disebutkan:

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Baca juga: Dilema Kasus First Travel, Antara Hak Korban dan Pembagian Aset

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Nasional
Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X