Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpan RB Sebut Pimpinan Daerah Perlu Komitmen Merespons Aduan Masyarakat

Kompas.com - 20/11/2019, 08:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyatakan perlu adanya komitmen kepala daerah dalam merespons kritik masyarakat yang dituangkan melalui sistem pengaduan.

Pengaduan tersebut baik dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR! maupun sistem pengaduan milik daerah.

Diah mengatakan, dalam penguatan sistem pengaduan, komitmen pimpinan daerah dalam merespons aduan sangat menentukan. Sebab, menurut dia, mayoritas daerah juga sudah memiliki sistem pengaduan tersendiri.

"Justru yang selalu kami tekankan dari temuan, dengan adanya kritik dan saran maka ini adalah ruang yang sangat baik terutama bagi pimpinan daerah," ujar Diah di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

"Terutama dalam memberikan respon apa yang harus ditindaklanjuti. Inilah salah satu penyebab lambatnya pengguna aplikasi LAPOR!," kata dia.

Baca juga: Kemenpan RB Buka 140 Formasi di CPNS 2019, Berikut Perinciannya

Namun, yang perlu dicermati adalah bagaimana integrasi laporan dengan sistem yang sudah ada.

Sekalipun pada kenyatannya banyak yang menganggap sistem yang sudah dimiliki daerah lebih baik dari LAPOR!.

Dalam upaya penguatan LAPOR!, Kemenpan RB memerlukan respons pimpinan daerah supaya aspirasi masyarakat didengarkan dan langsung ditindaklanjuti.

Diah mengatakan, sebagian daerah sempat khawatir dengan adanya LAPOR! karena secara tidak langsung dianggap dapat membuka aib sebuah institusi.

Namun demikian, Kemenpan RB terus melakukan koordinasi seiring dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LAPOR!

Dengan demikian, apa yang sudah diadukan segera mendapat respons cepat.

"Sehingga keterhubungan semakin tinggi, kami juga tetap melakukan bimbingan dan pendampingan supaya admin benar-benar bisa menindaklanjuti," kata Diah.

Sebelumnya, survei Polling Center menyatakan bahwa 72 persen pengguna LAPOR! puas dengan aplikasi itu. Adapun margin of error survei sebesar 2,97 persen.

Hasil survei ini dikelompokan dalam dua temuan utama, yakni tingkat kepuasan pengguna terhadap SP4N-LAPOR! dan pengaruh perubahan operasional SP4N LAPOR! terhadap kepuasaan pengguna dan administrator.

Survei ini menggunakan metode kuantitatif melalui telepon yang mencakup periode Januari 2018 hingga Februari 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com