Sudah Genap 20 Hari Posisi Kepala Bareskrim Kosong...

Kompas.com - 20/11/2019, 08:34 WIB
Kompas TV Pimpinan Polri melarang anggota kepolisian untuk bergaya hidup mewah dan hedonis.<br /> <br /> Para anggota polisi diminta hidup sederhana agar sejalan dengan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Apakah memang perlu harus sampai ada aturan yang tegas-tegas melarang anggota polisi pamer kemewahan di media sosial?<br /> <br /> Akan dibahas bersama Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar dan Anggota Kompolnas Pungky Indarti.

Di antaranya Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza, Kabaintelkam Komjen Agung Budi, Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy.

Namun demikian, hingga kini, Polri belum memperlihatkan titik terang siapa yang akan segera diamanahkan mengisi posisi Kabareskrim.

Baca juga: Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Neta menilai, dengan lambannya penunjukan ini muncul anggapan bahwa sistem kaderisasi di tubuh Polri tidak ideal.

Jika itu terjadi, kata Neta, hal tersebut justru kontras dengan apa yang digambarkan intitusi Polri.

Neta mempertanyakan alotnya penunjukan itu apakah imbas adanya intervensi dan penguasa untuk menitipkan seseorang menjadi Kabareskrim.

"Saya kira semua harus dijawab oleh Kapolri. Sehingga tidak ada kecurigaan publik terhadap lamanya posisi kabareskrim itu kosong," katanya.

"Saya kira Kapolri harus mengambil jalan pintas, tunjuk saja seseorang, perintahkan Wanjakti untuk menyeleksi, ditetapkan siapa yang laya, kemudian diangkat menjadi Kabareskrim," sambungnya.

Baca juga: Ini Latar Belakang Polri Keluarkan Telegram Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Hidup Hedonis

Sebaliknya, Neta berharap dalam proses penunjukan tersebut tidak ada upaya mempersulit saat mengerucutkan nama-nama yang akan mengisi Kabareskrim.

Neta menyebut apabila terjadi upaya mempersulit penunjukan publik semakin curiga.

"Karena semakin dipersulit semakin lama, publik akan curiga, jangan-jangan ada apa?" kata Neta.

Ia menambahkan, lambatnya penunjukan Kabareskrim akan berdampak molornya penyelesaian kasus yang tengah ditangani Bareskrim.

Terlebih, naiknya Idham juga tidak diikuti dengan kekosongan posisi wakil kepala badan (Wakaba) Bareskrim dan posisi direktur Bareskrim Polri.

"Citra Polri sebagai intitusi yang selama ini sebagai prometer dan dikatakan sudah berhasil melahirkan kader terbaik, itu menjadi gagal, menjadi citra yang buruk," tegas Neta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X