Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Genap 20 Hari Posisi Kepala Bareskrim Kosong...

Kompas.com - 20/11/2019, 08:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah genap 20 hari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kosong.

Tepatnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal Idham Azis yang mengemban posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 1 November 2019.

Beberapa hari setelah dilantik, Kapolri melontarkan pernyataan akan segera menunjuk Kabareskrim baru. Namun demikian, hingga kini belum ada titik terang siapa yang akan meneruskan tongkat estafetnya.

Posisi Kabareskrim sangat krusial. Mengingat, Bareskrim memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera menyingkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Baca juga: Rotasi Pertama Idham Azis: Dari Firli, Condro Kirono, Ike Edwin, hingga Nico Afinta

Di sisi lain, Polri berdalih bahwa seleksi masih dilakukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Lambannya penunjukan ini pun membuat publik bertanya-tanya dengan langkah Kapolri. Salah satu yang bereaksi adalah Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua Presidium IPW Neta S Pane berpendapat seharusnya Kapolri bisa menunjuk seseorang yang memang sekiranya layak menduduki posisi Kabreskrim.

Ia mendesak supaya Kapolri agar secepatnya memenuhi pernyataannya yang akan segera menunjuk Kabareskrim usai dilantik Jokowi.

Baca juga: Cerita Idham Azis, Tak Gentar Hadapi Teroris, tetapi Gemetar Usai Diberitahu Jadi Kapolri

"Jadi IPW menyangkan juga, sudah 20 hari posisi Kabareskrim ini kosong, seharusnya Kapolri Idham bisa segera menunjuk siapa yang cocok di sana," ujar Neta di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Sejauh ini sejumlah nama santer dikaitkan dengan posisi Kabareskrim.

Di antaranya Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza, Kabaintelkam Komjen Agung Budi, Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy.

Namun demikian, hingga kini, Polri belum memperlihatkan titik terang siapa yang akan segera diamanahkan mengisi posisi Kabareskrim.

Baca juga: Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Neta menilai, dengan lambannya penunjukan ini muncul anggapan bahwa sistem kaderisasi di tubuh Polri tidak ideal.

Jika itu terjadi, kata Neta, hal tersebut justru kontras dengan apa yang digambarkan intitusi Polri.

Neta mempertanyakan alotnya penunjukan itu apakah imbas adanya intervensi dan penguasa untuk menitipkan seseorang menjadi Kabareskrim.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com