Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/11/2019, 07:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempersilakan masyarakat memberikan masukan yang membangun terhadap proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2019.

Dalam rekrutmen kali ini, Polri menggandeng tim Litbang Kompas untuk melakukan survei dalam proses seleksi.

Survei tersebut dilakukan terhadap enam Polda dan satu Akpol Semarang.

Enam Polda itu meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Survei ini melibatkan 310 peserta atau responden yang terdiri dari Tamtama 30 orang, Bintara 248 orang, dan Akpol 32 orang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Peserta Rekrutmen Polri Tidak Pernah Dihubungi Penembak di Atas Kuda

Salah satu hasilnya adalah mayoritas responden atau peserta seleksi merasa puas, dengan rata-rata kepuasaan semakin meningkat seiring tahap yang dilalui.

Dari 11 tahap yang dijalani, paling rendah ada pada tahap sosialisasi sebanyak 5,32 persen.

Sedangkan rating tertinggi ada pada tahap pemeriksaan psikologi II sebesar 5,75 persen.

Menanggapi hasil tersebut, Polri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal proses penerimaan anggota Polri.

"Untuk menindaklanjuti hasil survei Litbang Kompas tersebut, pada kesempatan ini dipersilakan Kompolnas, IPW, hingga masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif terhadap proses penerimaan," ujar Karojianstra SSDM Polri Brigjen Pol Subiyanto saat membuka Focus Grup Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Oknum yang Diduga Peras Peserta Rekrutmen Polri Belum Pasti Dipidana

Subiyanto mengatakan, survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kepuasan peserta seleksi.

Adapun keterlibatan Litbang Kompas dilakukan melalui tender terbuka di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diikuti oleh beberapa lembaga survei.

Ia mengatakan, survei ini juga sebagai upaya mengurangi "Penembak di Atas Kuda" atau adanya peran oknum dalam menawarkan bantuan terhadap peserta rekrutmen.

Ia mengungkapkan, bahkan fenomena tersebut masih ada.

"Kami bukan menjamin 100 persen, tapi sudah 99 persen sudah tidak, karena beberapa kejadian yang dilakukan oleh panitia, sudah dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku. Diproses termasuk pidananya," katanya.

Baca juga: Sosialisasi Rekrutmen Polri 2017, Hadir di CFD hingga Libatkan KPK

"Selain itu, sebagai feedback dalam proses penerimaan tersebut, dilanjutkan juga audit internal, supervisi, serta monitor dan evaluasi pada setiap tahap seleksi yang dilakukan," tambahnya.

Diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 95 persen peserta rekrutmen anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun Anggaran 2019 tidak pernah dihubungi oleh "Penembak di Atas Kuda".

Dengan tingginya jumlah responden yang menyatakan tidak pernah dihubungi "Penembak di Atas Kuda", menandakan bahwa rekrutmen anggota Polri mulai mengalami kemajuan signifikan.

Adapun istilah "Penembak di Atas Kuda" merujuk pada peran oknum dalam menawarkan bantuan terhadap peserta rekrutmen dengan iming-iming dalam memperlancar proses seleksi.

Kompas TV Polri menjanjikan proses perekrutan anggota polisi transparan dan bebas suap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

Nasional
Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan 'Simpanan' Polisi

Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan "Simpanan" Polisi

Nasional
Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Nasional
Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Nasional
1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

1 Abad NU, Cak Imin Sebut Banyak Nahdliyin Hidup Miskin dan Berpendidikan Rendah

Nasional
Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Muhaimin Akan Bertemu Golkar Pekan Depan, Ajak Merapat ke Gerindra-PKB

Nasional
Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Ketum Parpol KIB Akan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perkembangan Elektoral Capres

Nasional
PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.