Ada Tiga Pemilu pada 2024, Komisi II DPR: Susah Dibayangkan kalau Sistemnya Masih Sama

Kompas.com - 19/11/2019, 21:34 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, pelaksanaan pilkada pada 2024 menjadi perhatian khusus DPR.

Sebab, pilkada 2024 akan diselenggarakan beberapa bulan setelah pilpres dan pileg.

"Untuk 2024, saya coba bayangkan kondisinya. Pemilu serentak (pilpres dan pileg) digelar pada April. Kemudian pada November digelar pilkada," ujar Arwani saat mengisi diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dari Berbagai Aspek' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Komisi II Ingin UU Pilkada Selesai Direvisi Sebelum 2022

 

Oleh karena itu, menurut Arwani susah dibayangkan jika pada 2024 nanti masih menggunakan sistem pemilihan yang sama dengan pikada saat ini, yakni serentak dan langsung.

"Kalau sekarang kan kita pada 2020 nanti pilkada masih serentak dan langsung. Nah untuk 2024, saya bayangkan itu sangat susah (jika masih menggunakan sistem saat ini)," ucap dia.

Hal senada disampaikan oleh Plt Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Bahtiar menyatakan, pihaknya khawatir ada risiko keamanan jika tiga pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu yang berdekatan.

"Saya setuju jika dikatakan kondisinya akan sangat sulit. Tentu akan sangat sulit nantinya. Utamanya jika kita lihat dampaknya kepada masyarakat dan kondisi keamanan kita," ucap Bahtiar.

Baca juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, KPU Ingin Ada Kajian Mendalam

Namun demikian, kata dia, tiga pemilu pada 2024 yang akan dijalankan serentak itu merupakan amanat UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X