Ada Tiga Pemilu pada 2024, Komisi II DPR: Susah Dibayangkan kalau Sistemnya Masih Sama

Kompas.com - 19/11/2019, 21:34 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan, pelaksanaan pilkada pada 2024 menjadi perhatian khusus DPR.

Sebab, pilkada 2024 akan diselenggarakan beberapa bulan setelah pilpres dan pileg.

"Untuk 2024, saya coba bayangkan kondisinya. Pemilu serentak (pilpres dan pileg) digelar pada April. Kemudian pada November digelar pilkada," ujar Arwani saat mengisi diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dari Berbagai Aspek' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Komisi II Ingin UU Pilkada Selesai Direvisi Sebelum 2022

 

Oleh karena itu, menurut Arwani susah dibayangkan jika pada 2024 nanti masih menggunakan sistem pemilihan yang sama dengan pikada saat ini, yakni serentak dan langsung.

"Kalau sekarang kan kita pada 2020 nanti pilkada masih serentak dan langsung. Nah untuk 2024, saya bayangkan itu sangat susah (jika masih menggunakan sistem saat ini)," ucap dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal senada disampaikan oleh Plt Dirjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Bahtiar menyatakan, pihaknya khawatir ada risiko keamanan jika tiga pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu yang berdekatan.

"Saya setuju jika dikatakan kondisinya akan sangat sulit. Tentu akan sangat sulit nantinya. Utamanya jika kita lihat dampaknya kepada masyarakat dan kondisi keamanan kita," ucap Bahtiar.

Baca juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, KPU Ingin Ada Kajian Mendalam

Namun demikian, kata dia, tiga pemilu pada 2024 yang akan dijalankan serentak itu merupakan amanat UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X