Evaluasi Pilkada, Komisi II DPR: Terbuka Opsi Gubernur Dipilih DPRD

Kompas.com - 19/11/2019, 19:25 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya sepakat untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Ia mengatakan, salah satu opsi yang akan muncul dalam evaluasi pilkada langsung yakni gubernur tak dipilih secara langsung atau tak dipilih rakyat.

"Nanti kalau kita melakukan kajiannya secara serius, opsinya bisa banyak. Jadi kembali ke DPRD itu adalah salah satu opsi, banyak lagi opsi lain. Pemerintahan provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat kan enggak perlu (pilkada langsung). Itu salah satu opsi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Plt Dirjen Polpum Kemendagri Setuju Pilkada 2020 Tetap Langsung


Selain itu, Doli mengatakan, opsi lain dalam mekanisme pilkada yakni dilakukan secara asimetris atau pilkada langsung tidak dilakukan secara merata di setiap daerah.

Pilkada langsung, kata dia, hanya dilakukan di daerah-daerah yang memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan tinggi.

Sementara itu, untuk daerah yang tingkat pendidikan dan kesejahteraan masih rendah, pilkada bisa dilakukan secara tidak langsung. Namun, opsi asimetris ini harus dikaji kembali.

"Itu yang tadi saya bilang harus kita kaji. Kan evaluasi, terus mau kita kaji mana baik buruknya, mana negatif mana positifnya," ujar dia. 

Baca juga: Komisi II Dorong Pilkada Tetap Digelar Serentak dan Langsung

Lebih lanjut, Doli mengatakan, untuk menerapkan mekanisme pilkada tak langsung, diperlukan revisi Undang-Undang tentang Pilkada.

Doli mengatakan, Komisi II DPR mendorong penyempurnaan terhadap UU tersebut.

"Kalau buka UU Pilkada, nanti rentetannya itu adalah ke UU pemerintahan daerah, sampai ke UU pemerintahan desa, sampai lagi ke UU perimbangan kekuasaan daerah," kata dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X