JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Tjahjo mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya untuk memperbaiki rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang saat ini tengah berlangsung.
"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS sekarang dalam proses," kata Tjahjo usai pertemuan.
Baca juga: Lulusan S1 Daftar CPNS SMA, Perlukah Penyesuaian Ijazah?
Perbaikan proses rekrutmen tahun ini, menurut Tjahjo, sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya dengan menurunkan ambang batas kelulusan atau passing grade saat Seleksi Kemampuan Dasar.
Penurunan passing grade tersebut dilakukan sebagai evaluasi rekrutmen CPNS tahun lalu.
"Karena tahun lalu ada satu daerah semuanya tidak lolos (passing grade)," ucap Tjahjo.
Selain itu, perbaikan juga dilakukan dengan memasukkan soal-soal yang terkait dengan kebangsaan. Hal ini untuk memastikan bahwa PNS yang terpilih benar-benar setia pada NKRI.
Terakhir, pada tahun ini pemerintah juga tak lagi menerima pegawai administrasi karena jumlahnya yang sudah mencapai 1,6 juta.
Baca juga: Pelamar Terus Bertambah, Ini Update Terbaru Pendaftar CPNS 2019
Pemerintah memastikan rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan. Posisi yang paling banyak dibutuhkan adalah untuk tenaga guru dan perawat.
"Mulai sekarang dengan segala mohon maaf tidak menerima tenaga administrasi," kata dia.
Selain mengenai perbaikan rekrutmen CPNS, Tjahjo juga mengaku membicarakan mengenai reformasi hingga perampingan birokrasi dengan Jokowi.
Ia menyebutkan, wacana pemangkasan eselon 3 dan 4 masih dalam proses dan akan dilakukan secara perlahan.