Dipanggil Jokowi ke Istana, Tjahjo Mengaku Dapat Arahan Baru

Kompas.com - 19/11/2019, 17:09 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019) KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Tjahjo mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya untuk memperbaiki rekrutmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS) yang saat ini tengah berlangsung.

"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS sekarang dalam proses," kata Tjahjo usai pertemuan.

Baca juga: Lulusan S1 Daftar CPNS SMA, Perlukah Penyesuaian Ijazah?


Perbaikan proses rekrutmen tahun ini, menurut Tjahjo, sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya dengan menurunkan ambang batas kelulusan atau passing grade saat Seleksi Kemampuan Dasar.

Penurunan passing grade tersebut dilakukan sebagai evaluasi rekrutmen CPNS tahun lalu.

"Karena tahun lalu ada satu daerah semuanya tidak lolos (passing grade)," ucap Tjahjo.

Selain itu, perbaikan juga dilakukan dengan memasukkan soal-soal yang terkait dengan kebangsaan. Hal ini untuk memastikan bahwa PNS yang terpilih benar-benar setia pada NKRI.

Terakhir, pada tahun ini pemerintah juga tak lagi menerima pegawai administrasi karena jumlahnya yang sudah mencapai 1,6 juta.

Baca juga: Pelamar Terus Bertambah, Ini Update Terbaru Pendaftar CPNS 2019

Pemerintah memastikan rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan. Posisi yang paling banyak dibutuhkan adalah untuk tenaga guru dan perawat.

"Mulai sekarang dengan segala mohon maaf tidak menerima tenaga administrasi," kata dia.

Selain mengenai perbaikan rekrutmen CPNS, Tjahjo juga mengaku membicarakan mengenai reformasi hingga perampingan birokrasi dengan Jokowi.

Ia menyebutkan, wacana pemangkasan eselon 3 dan 4 masih dalam proses dan akan dilakukan secara perlahan.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X