Hasto Sebut Ahok Tak Perlu Keluar dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Kompas.com - 19/11/2019, 16:39 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kadernya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), tak perlu keluar dari partai bila memimpin BUMN.

"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Hasto pun meminta publik tak terlalu khawatir akan adanya konflik kepentingan terkait PDI-P apabila Ahok memimpin BUMN. 

Baca juga: Hasto: Nasdem Undang Anies Hadiri Kongres Itu Biasa

Hasto menyatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok itu.

Menurut dia, Kementerian BUMN tak hanya menarget Ahok untuk memimpin BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan seperti mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, yang juga dipersiapkan untuk memimpin salah satu BUMN.

Menangapi protes dari sebagian pekerja Pertamina, Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan.

Karena apapun keputusan terkait jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Laporan Dewi Tanjung Bukan Sikap Resmi PDI-P

 

Karenanya, menurut dia, tidak boleh ada organisasi di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," papar Hasto.

"Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X