Nasdem Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi, tetapi Tak Ubah Mekanisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Saan Mustopa mengatakan, partainya setuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dievaluasi. Ia mengatakan, evaluasi untuk mencari titik-titik lemah dan persoalan pada penyelenggaraan.

"Nah, nanti bagian apa saja yang dievaluasi, itu yang akan kita lihat dari sisi ini titik-titik kelemahannya. Misalnya pilkada langsung terlalu mahal, nanti kita lihat biaya politik itu paling mahal di mana saja," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Kendati demikian, Saan menegaskan, partainya tak ingin faktor biaya politik mahal menjadi alasan pilkada langsung diubah menjadi tak langsung atau diwakilkan oleh DPRD.

Baca juga: Setuju Mendagri, PDI-P Usul Penerapan Dua Sistem Pilkada

Menurut dia, akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi jika pilkada kembali diwakilkan ke DPRD.

"Nah, kalau kita kembalikan, menurut saya itu mundur. Bahkan dalam bahasa kita sebagai politisi itu ada stagnan. Jadi ketika kita melihat sisi kelemahan, kita kembali ke masa lalu, maka kita enggak akan maju," ujarnya.

Saan juga mengatakan, pilkada yang diwakilkan kepada DPRD belum tentu membuat biaya politik menjadi murah.

Menurut dia, biaya politik bisa menjadi lebih mahal karena pilkada ditentukan oleh para elite di DPRD.

"Kemudian, munculnya oligarki. Persoalannya apakah lebih murah? Money politics-nya? Justru jangan-jangan lebih mahal karena sudah tahu siapa yang disasar," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, sampai hari ini, ia belum menerima secara resmi permohonan revisi Undang-Undang tentang Pilkada baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dari kelompok masyarakat.

"Tapi Komisi II tetap jadikan masukan itu sebagai bagian dari Prolegnas, tapi prioritas atau belum di baleg juga belum ada pembahasan," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya mengenai persiapan pilkada oleh wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito, seperti dikutip Tribunnews.

Adapun pada Senin (18/11/2019), Tito mengklarifikasi pernyataannya terkait pilkada langsung.

Tito Karnavian menegaskan, dirinya mengusulkan mekanisme pilkada secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.