Soal Pancasila Diajarkan di Sekolah, Kemenkumham Sarankan Ada Perpres

Kompas.com - 19/11/2019, 15:33 WIB
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana, memberikan keterangan usai memaparkan materi penguatan Pancasila bagi penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).  Dian Erika/KOMPAS.comDirektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana, memberikan keterangan usai memaparkan materi penguatan Pancasila bagi penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) Widodo Ekatjahjana, menyambut baik rencana pembelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi.

Dia menyarankan ada dasar hukum yang tepat untuk merealisasikan rencana yang diusulkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

"Nah saran saya, nanti BPIP dalam mengatur hal ini sebaiknya jangan hanya dalam bentuk Peraturan BPIP. Sebaiknya aturannya (berbentuk) peraturan presiden ( perpres)," ujar Widodo saat memberikan paparan penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: 7 Fakta Tersangka Bom Bunuh Diri di Medan, Latihan Berkuda dan Memanah hingga Tak Hapal Pancasila


Sebab, kata Widodo, rencana tersebut sudah melibatkan instansi/kementerian lain.

Sehingga, jika hanya diatur dalam Peraturan BPIP, legitimasi program tersebut kurang kuat.

"Kalau hanya peraturan BPIP, secara kelembagaan kan setara dengan dua kementerian tadi. Dalam konteks rencana ini, harus ada aturan yang lebih kuat, " tegasnya.

Selain itu, Widodo menyarankan pembelajaran Pancasila di sekolah jangan hanya bersifat wajib untuk pendidikan pra sekolah, tetapi juga harus diberikan di pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Pembelajaran Pancasila pun harus diterapkan baik di sekolah negeri maupun sekolah berbasis agama.

Kemudian, untuk memastikan teknis pelaksanaan pembelajaran Pancasila di sekolah, Widodo menyarankan kementerian dan lembaga terkait merumuskan dengan matang materi yang akan diajarkan.

Rumusan materi itu harus konkret dan disesuaikan untuk masing-masing tingkat pendidikan.

"Saya kira satu pendekatan substansi dalam aspek materi untuk kurikulum juga diperlukan. Makanya kalau BPIP mencoba untuk duduk bersama dengan Kemendikbud dan Kemenag itu merupakan sebuah langkah strategis," kata Widodo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X