Wakil Menteri ATR/BPN Sebut Penerbitan IMB dan Amdal Kerap Menyimpang

Kompas.com - 19/11/2019, 14:49 WIB
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra Surya Tjandra saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra Surya Tjandra saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menuturkan bahwa selama ini proses penerbitan izin mendirikan bangunan ( IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kerap menyimpang dari aturan yang ada.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mewacanakan penghapusan IMB dan amdal.

"Iya, itu (IMB dan amdal) jadi birokrasi lagi supaya bisa jalan dan teman-teman pengembang punya catatan terhadap itu walaupun dia sudah ikuti semua prosedur," ujar Surya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: IMB Akan Dihapus? Ini Penjelasan Pemerintah

Menurut Surya, investasi sering kali tertunda karena IMB yang belum diterbitkan. Padahal, pihak investor sudah mengurus segala izin dan investasi tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai tata ruang.

Tata ruang diartikan sebagai koordinasi dari praktik dan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang.

Di sisi lain, kata Surya, penerbitan IMB dan amdal memakan waktu yang lama.

"Sudah punya hak, sudah punya izin, tapi IMB-nya belum keluar. Walaupun sudah cocok dengan tata ruang, segala macam, tapi masih butuh IMB dan amdal, dan itu prosesnya kan lama," kata Surya.

Kendati demikian, menurut Surya, penghapusan IMB dan amdal bukan berarti pemerintah menyampingkan kualitas penataan ruang dan kelestarian lingkungan.

Sebab, pemerintah tengah menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) di setiap daerah.

Dengan demikian, setiap wilayah akan jelas peruntukannya dan tak lagi membutuhkan pengajuan IMB dan amdal.

Baca juga: Wakil Menteri ATR/BPN: IMB dan Amdal Penghambat Investasi

Surya mengakui tidak semua daerah memiliki RDTR yang baik. Pemerintah pun masih meminta masukan dari semua pemangku kepentingan.

Ia juga belum dapat memastikan waktu penghapusan IMB dan amdal dapat direalisasikan.

"Kalau memang rencana detail tata ruang sudah efektif IMB dan amdal itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi," tutur Surya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X