MK Gelar Sidang Uji Materi UU KPK, Arteria Dahlan Jadi Saksi

Kompas.com - 19/11/2019, 14:38 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang lanjutan gugatan uji materiil dan formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Gugatan ini sebelumnya dimohonkan oleh 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah.

Dalam persidangan, Selasa (19/11/2019), agendanya ialah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

Mewakili DPR, hadir anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, sedangkan mewakili Presiden yang dalam hal ini disebut sebagai pemerintah, hadir Agus Haryadi sebagai kuasa hukum.

"Persidangan siang ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan kuasa Presiden. Perkara Nomor 59 Tahun 2019," kata ketua majelis hakim Anwar Usman membuka persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Digugat Enam Kali, UU KPK Dipersoalkan secara Formil dan Materiil

Sebelumnya, pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh pihaknya atas UU KPK hasil revisi.

Pasalnya, dari sisi formil, penerbitan UU KPK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur.

Sebab, UU ini disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum oleh DPR, sedangkan menurut peraturan, sebuah undang-undang bisa disahkan jika anggota DPR yang hadir lebih dari separuh.

Baca juga: Sambangi KPK, Sejumlah Tokoh Beri Dukungan Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku

Namun, dalam rapat paripurna 17 September 2019, anggota DPR yang hadir hanya 102 dari 560 orang. Oleh karenanya, UU ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sementara dari sisi materiil, pemohon mempermasalahkan Pasal 21 Ayat (1) huruf a yang mengatur tentang dewan pengawas.

Pemohon menilai bahwa adanya dewan pengawas KPK justru berpotensi menyebabkan KPK menjadi tidak independen.

"Menurut pendapat kami dewan pengawas ini nanti membuat KPK ini jadi tidak independen sehingga menurut pendapat kami ini harus dibatalkan," kata Wiwin Taswin, salah seorang perwakilan pemohon, di hadapan majelis hakim MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Nasional
Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Nasional
Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Nasional
Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Nasional
Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Nasional
UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

Nasional
Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X