Kepuasan Pengguna Aplikasi Aduan Pelayanan Publik Capai 90 Persen

Kompas.com - 19/11/2019, 14:00 WIB
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa tengah memaparkan hasil survey dari Polling Center terhadap SP4N LAPOR! KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADeputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa tengah memaparkan hasil survey dari Polling Center terhadap SP4N LAPOR!

JAKARTA, KOMPAS.com — Suvei Polling Center pada Februari 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR! mencapai 72 persen.

Kepuasan terhadap kanal pelaporan yang dioperasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) ini didistribusikan kepada 1.085 koresponden yang tersebar di enam wilayah.

Di antaranya, Jawa 46 persen, Papua 1 persen, Sumatera 10 persen, Bali-Nusa Tenggara Barat 2 persen, Kalimantan 9 persen, dan Sulawesi 3 persen.

Survei ini menggunakan metode kuantitaif melalui telepon yang mencakup periode Januari 2018 hingga Februari 2019.


Adapun margin of error survei sebesar 2,97 persen.

Baca juga: Kemenpan Buka Program Magang Mahasiswa untuk SP4N-LAPOR!

Hasil survei ini dikelompokan dalam dua temuan utama, yakni tingkat kepuasan pengguna terhadap SP4N-LAPOR! dan pengaruh perubahan operasional SP4N LAPOR! terhadap kepuasaan pengguna dan administrator.

"Berdasarkan hasil survei, 90 persen pengguna menyatakan SP4N-LAPOR! adalah kanal yang sudah baik," ujar tim peneliti survei Polling Centre, Henny Susilowati, di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (19/8/2019).

Koresponden terbagi atas lima kriteria pada sisi responsif. Responsivitas jadi faktor utama pertimbangan masyarakat memilih kanal pengaduan.

Hasilnya, sebanyak 42 persen berharap untuk cepat ditindaklanjuti. Kemudian, 34 persen menyatakan mudah diakses melalui situs, SMS, maupun aplikasi.

Sebanyak 20 persen menyatakan berharap cepat untuk mendapatkan solusi. Lalu 14 persen menganggap tepercaya dan 12 persen pengguna hanya tahu.

Adapun aspek akses menyatakan kepuasannya 21 persen sangat puas dan 65 persen puas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X