Menanti Langkah PKS Jadi Poros Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Kompas.com - 19/11/2019, 09:09 WIB
Sekjen PKS Mustafa Kamal saat membacakan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PKS Mustafa Kamal saat membacakan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kini giliran sejumlah petinggi Partai Berkarya akan menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan, sejumlah petinggi Partai Berkarya telah memastikan akan hadir dalam pertemuan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019) pukul 16.00 WIB.

Mereka yang akan hadir antara lain Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

"Pimpinan Partai Berkarya yang rencananya akan hadir antara lain Hutomo Mandala Putra dan Titiek Soeharto," ujar Fathul melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (18/11/2019).


Baca juga: Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selain itu akan hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat.

Perkuat Oposisi

Secara terpisah, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, sejauh ini kedua partai memang belum secara spesifik membicarakan soal koalisi menuju Pemilu dan Pilpres 2024.

Namun, kata Priyo, pihaknya memiliki ide untuk melahirkan gagasan-gagasan alternatif sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah atau oposisi.

"Ada pikiran-pikiran untuk meramu gagasan alternatif. Api demokrasi tidak boleh redup hanya karena banyak orang berduyun-duyun merapat ke kekuasaan. Kualitas demokrasi mestinya tetap harus terjaga," ujar Priyo kepada Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Lebih lanjut Priyo mengatakan, dalam pertemuan itu elite PKS dan Partai Berkarya juga akan membahas kemungkinan kerja sama di Pilkada.

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X