Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPIP Minta Pancasila Diajarkan secara Lebih Merakyat

Kompas.com - 19/11/2019, 06:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, para pengajar dan penceramah harus bisa menyampaikan materi Pancasila secara lebih merakyat.

Menurut Hariyono, nilai-nilai Pancasila lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan dengan bahasa sederhana.

"Jadi harus dibedakan. Ketika berhadapan dengan sesama ilmuwan, konsep filsafat Pancasila itu penting. Sementara itu, ketika berhadapan dengan rakyat biasa, bahasa sederhana lebih penting," ujar Hariyono seusai memberi materi penguatan nilai Pancasila kepada para pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Hal yang terpenting, saat menyampaikan materi kepada masyarakat, pengajar tidak melupakan poin Pancasila, misalnya kebersamaan, kemanusiaan, gotong royong, menghargai umat beragama, kesejahteraan, dan sebagainya.

"Sehingga teori tetap bisa disampaikan, sementara praktik sikap berpancasila tidak boleh ditinggalkan," tutur Hariyono.

Hariyono menilai pembelajaran Pancasila penting dilakukan secara kontinu.

Sebab, masyarakat saat ini dihadapkan pada perkembangan sosial yang mana sikap intoleran dan gerakan radikalisme marak terjadi.

Baca juga: MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Menurut Hariyono, masyarakat perlu diberi bekal nilai toleransi sehingga dapat hidup berdampingan tanpa rasa saling mencurigai.

"Bagaimana negara bisa maju kalau antar-elemen bangsa saling curiga, bahkan saling perang? Maka bersatu menjadi penting," tambah dia.

Kompas TV Kepala BNPT Suhardi Alius menyatakan tidak setuju jika penggunaan cadar merupakan indikasi dari teroris. Suhardi menyatakan radikalisme tidak bisa dilihat dari busana. Suhardi menyatakan dirinya sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa penggunaan cadar bukanlah sebuah indikasi yang menjurus pada radikalisme. Penggunaan cadar dan celana cingkrang adalah sebuah tradisi yang juga banyak digunakan di Indonesia. Dirinya juga menyampaikan sebaiknya ada cara lain untuk membatasi masuknya radikalisasi di instansi pemerintahan dan hal itu perlu dibahas dengan menteri agama. Sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta aturan cara berbusana Aparatur Sipil Negara bisa diperjelas. Pelarangan penggunaan cadar dikalangan ASN juga harus dikaji lebih lanjut oleh kementerian agama dan kementerian terkait. #Cadar #Radikalisme #BNPT

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com