BPIP Minta Pancasila Diajarkan secara Lebih Merakyat

Kompas.com - 19/11/2019, 06:58 WIB
Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ DIAN ERIKA Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, para pengajar dan penceramah harus bisa menyampaikan materi Pancasila secara lebih merakyat.

Menurut Hariyono, nilai-nilai Pancasila lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan dengan bahasa sederhana.

"Jadi harus dibedakan. Ketika berhadapan dengan sesama ilmuwan, konsep filsafat Pancasila itu penting. Sementara itu, ketika berhadapan dengan rakyat biasa, bahasa sederhana lebih penting," ujar Hariyono seusai memberi materi penguatan nilai Pancasila kepada para pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah


Hal yang terpenting, saat menyampaikan materi kepada masyarakat, pengajar tidak melupakan poin Pancasila, misalnya kebersamaan, kemanusiaan, gotong royong, menghargai umat beragama, kesejahteraan, dan sebagainya.

"Sehingga teori tetap bisa disampaikan, sementara praktik sikap berpancasila tidak boleh ditinggalkan," tutur Hariyono.

Hariyono menilai pembelajaran Pancasila penting dilakukan secara kontinu.

Sebab, masyarakat saat ini dihadapkan pada perkembangan sosial yang mana sikap intoleran dan gerakan radikalisme marak terjadi.

Baca juga: MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Menurut Hariyono, masyarakat perlu diberi bekal nilai toleransi sehingga dapat hidup berdampingan tanpa rasa saling mencurigai.

"Bagaimana negara bisa maju kalau antar-elemen bangsa saling curiga, bahkan saling perang? Maka bersatu menjadi penting," tambah dia.

Kompas TV Kepala BNPT Suhardi Alius menyatakan tidak setuju jika penggunaan cadar merupakan indikasi dari teroris. Suhardi menyatakan radikalisme tidak bisa dilihat dari busana. Suhardi menyatakan dirinya sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa penggunaan cadar bukanlah sebuah indikasi yang menjurus pada radikalisme. Penggunaan cadar dan celana cingkrang adalah sebuah tradisi yang juga banyak digunakan di Indonesia. Dirinya juga menyampaikan sebaiknya ada cara lain untuk membatasi masuknya radikalisasi di instansi pemerintahan dan hal itu perlu dibahas dengan menteri agama. Sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta aturan cara berbusana Aparatur Sipil Negara bisa diperjelas. Pelarangan penggunaan cadar dikalangan ASN juga harus dikaji lebih lanjut oleh kementerian agama dan kementerian terkait. #Cadar #Radikalisme #BNPT

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X