BPIP Minta Pancasila Diajarkan secara Lebih Merakyat

Kompas.com - 19/11/2019, 06:58 WIB
Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ DIAN ERIKA Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, para pengajar dan penceramah harus bisa menyampaikan materi Pancasila secara lebih merakyat.

Menurut Hariyono, nilai-nilai Pancasila lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan dengan bahasa sederhana.

"Jadi harus dibedakan. Ketika berhadapan dengan sesama ilmuwan, konsep filsafat Pancasila itu penting. Sementara itu, ketika berhadapan dengan rakyat biasa, bahasa sederhana lebih penting," ujar Hariyono seusai memberi materi penguatan nilai Pancasila kepada para pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Hal yang terpenting, saat menyampaikan materi kepada masyarakat, pengajar tidak melupakan poin Pancasila, misalnya kebersamaan, kemanusiaan, gotong royong, menghargai umat beragama, kesejahteraan, dan sebagainya.

"Sehingga teori tetap bisa disampaikan, sementara praktik sikap berpancasila tidak boleh ditinggalkan," tutur Hariyono.

Hariyono menilai pembelajaran Pancasila penting dilakukan secara kontinu.

Sebab, masyarakat saat ini dihadapkan pada perkembangan sosial yang mana sikap intoleran dan gerakan radikalisme marak terjadi.

Baca juga: MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Menurut Hariyono, masyarakat perlu diberi bekal nilai toleransi sehingga dapat hidup berdampingan tanpa rasa saling mencurigai.

"Bagaimana negara bisa maju kalau antar-elemen bangsa saling curiga, bahkan saling perang? Maka bersatu menjadi penting," tambah dia.

Kompas TV Kepala BNPT Suhardi Alius menyatakan tidak setuju jika penggunaan cadar merupakan indikasi dari teroris. Suhardi menyatakan radikalisme tidak bisa dilihat dari busana. Suhardi menyatakan dirinya sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa penggunaan cadar bukanlah sebuah indikasi yang menjurus pada radikalisme. Penggunaan cadar dan celana cingkrang adalah sebuah tradisi yang juga banyak digunakan di Indonesia. Dirinya juga menyampaikan sebaiknya ada cara lain untuk membatasi masuknya radikalisasi di instansi pemerintahan dan hal itu perlu dibahas dengan menteri agama. Sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta aturan cara berbusana Aparatur Sipil Negara bisa diperjelas. Pelarangan penggunaan cadar dikalangan ASN juga harus dikaji lebih lanjut oleh kementerian agama dan kementerian terkait. #Cadar #Radikalisme #BNPT

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wantimpres: Isu Reshuffle Diharap Picu Kerja Menteri Lebih Keras

Wantimpres: Isu Reshuffle Diharap Picu Kerja Menteri Lebih Keras

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X