Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Kompas.com - 19/11/2019, 06:53 WIB
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, memberikan keterangan usai menjadi pemateri penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comWakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, memberikan keterangan usai menjadi pemateri penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah, mengklaim revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 sudah masuk dalam program legislasi nasional ( prolegnas) mendatang.

"Ini sudah masuk prolegnas dan sudah berproses revisi, bahwa revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan lagi mata pelajaran Pancasila," ujar Basarah usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Dia melanjutkan, keinginan untuk memasukkan kembali Pancasila menjadi pelajaran di sekolah merupakan sikap MPR dan DPR.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga menginginkan hal ini.


Baca juga: MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Sehingga, tutur Basarah, setelah Pancasila kembali masuk menjadi mata pelajaran di sekolah, kementerian terkait harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada.

Mendikbud bakal diminta bekerja sesuai konsep Nawacita jilid II Pak Jokowi sehingga harus berkoordinasi dengan BPIP.

"Jadi (nantinya) wajib hukumnya Mendikbud dan Kemendikbud berkoordinasi dengan BPIP dalam hal penyusunan materi pelajaran Pancasila," katanya.

"Khususnya terkait sejarah Pancasila baik versi pemerintah, versi MPR, versi BPIP semeua harus sama dengan berpedoman Keppres Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila," lanjut Basarah menegaskan.

Baca juga: Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Sebelumnya, Plt Ketua BPIP Hariyono, mengatakan Pancasila sebaiknya dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah.

Dirinya berharap Kemendikbud mau mengakomodasi usulan ini.

"Tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud jika tidak diperjuangkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ir Soekarno, Pancasila baru bisa menjadi realita kalau ada perjuangan," ujar Hariyono saat memberikan materi penguatan nilai Panfasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Selatan, Senin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X