Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Kompas.com - 19/11/2019, 06:53 WIB
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, memberikan keterangan usai menjadi pemateri penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comWakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, memberikan keterangan usai menjadi pemateri penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah, mengklaim revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 sudah masuk dalam program legislasi nasional ( prolegnas) mendatang.

"Ini sudah masuk prolegnas dan sudah berproses revisi, bahwa revisi UU Sisdiknas untuk memasukkan lagi mata pelajaran Pancasila," ujar Basarah usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila kepada pengajar dan penceramah di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Dia melanjutkan, keinginan untuk memasukkan kembali Pancasila menjadi pelajaran di sekolah merupakan sikap MPR dan DPR.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga menginginkan hal ini.

Baca juga: MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Sehingga, tutur Basarah, setelah Pancasila kembali masuk menjadi mata pelajaran di sekolah, kementerian terkait harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada.

Mendikbud bakal diminta bekerja sesuai konsep Nawacita jilid II Pak Jokowi sehingga harus berkoordinasi dengan BPIP.

"Jadi (nantinya) wajib hukumnya Mendikbud dan Kemendikbud berkoordinasi dengan BPIP dalam hal penyusunan materi pelajaran Pancasila," katanya.

"Khususnya terkait sejarah Pancasila baik versi pemerintah, versi MPR, versi BPIP semeua harus sama dengan berpedoman Keppres Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila," lanjut Basarah menegaskan.

Baca juga: Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Sebelumnya, Plt Ketua BPIP Hariyono, mengatakan Pancasila sebaiknya dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah.

Dirinya berharap Kemendikbud mau mengakomodasi usulan ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Nasional
Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Nasional
Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Nasional
Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Nasional
Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X