Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Kompas.com - 19/11/2019, 05:49 WIB
Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ DIAN ERIKA Plt Ketua BPIP Hariyono setelah memberikan materi penguatan nilai Pancasila untuk penceramah dan pengajar di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Hariyono mengatakan, pemerintah tidak bisa menjamin ke depannya Indonesia bisa terbebas dari kelompok intoleran.

Namun, dirinya menegaskan harus ada upaya berbagai pihak untuk bisa mengantisipasi menguatnya sikap intoleran.

"Ya kita tidak bisa menjamin negara bisa bebas dari kelompok intoleran. Tergantung kepada kita," ujar Hariyono saat mengisi materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Jakarta, Kota Intoleran

Hariyono lalu menjelaskan, pemerintah lewat sejumlah instansi sudah memiliki tugas untuk mengantisipasi sikap intoleran.

Dia mencontohkan, BPIP memiliki tugas mensosialisasikan Pancasila secara promotif.

"Yakni bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup yang bisa kami sosialisasikan secara terus-menerus, " ungkap Hariyono.

Baca juga: Zulkifli Hasan : Tuduhan Islam Intoleran itu Salah Alamat

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 memiliki tugas koersif yang menyasar kepada individu yang telah terpapar radikalisme danmengancam eksistensi negara.

Selain itu, Hariyono mengungkapkan institusi pendidikan bisa berfungsi mensosialisasikan Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah.

Lewat peran berbagai pihak, Pancasila diharapkan bisa dijadikan sebagai logos atau ilmu yang menjiwai karakter hidup bangsa.

Baca juga: Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif

Hariyono menambahkan, munculnya kelompok intoleran di Indonesia tidak hanya disebabkan faktor internal.

Dinamika perkembangan global menurut dia juga memberikan pengaruh yang besar.

Salah satunya menguatnya paham intoleran dari Timur Tengah.

"Kebetulan di Timur Tengah ada penekanan sehingga kelompok mereka terpinggirkan, sehingga itu masuk ke Indonesia," kata Hariyono.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X