JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, pemerintah tidak bisa menjamin ke depannya Indonesia bisa terbebas dari kelompok intoleran.
Namun, dirinya menegaskan harus ada upaya berbagai pihak untuk bisa mengantisipasi menguatnya sikap intoleran.
"Ya kita tidak bisa menjamin negara bisa bebas dari kelompok intoleran. Tergantung kepada kita," ujar Hariyono saat mengisi materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Baca juga: Jakarta, Kota Intoleran
Hariyono lalu menjelaskan, pemerintah lewat sejumlah instansi sudah memiliki tugas untuk mengantisipasi sikap intoleran.
Dia mencontohkan, BPIP memiliki tugas mensosialisasikan Pancasila secara promotif.
"Yakni bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup yang bisa kami sosialisasikan secara terus-menerus, " ungkap Hariyono.
Baca juga: Zulkifli Hasan : Tuduhan Islam Intoleran itu Salah Alamat
Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 memiliki tugas koersif yang menyasar kepada individu yang telah terpapar radikalisme danmengancam eksistensi negara.
Selain itu, Hariyono mengungkapkan institusi pendidikan bisa berfungsi mensosialisasikan Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah.
Lewat peran berbagai pihak, Pancasila diharapkan bisa dijadikan sebagai logos atau ilmu yang menjiwai karakter hidup bangsa.
Baca juga: Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif
Hariyono menambahkan, munculnya kelompok intoleran di Indonesia tidak hanya disebabkan faktor internal.
Dinamika perkembangan global menurut dia juga memberikan pengaruh yang besar.
Salah satunya menguatnya paham intoleran dari Timur Tengah.
"Kebetulan di Timur Tengah ada penekanan sehingga kelompok mereka terpinggirkan, sehingga itu masuk ke Indonesia," kata Hariyono.