Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Kompas.com - 19/11/2019, 05:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, pemerintah tidak bisa menjamin ke depannya Indonesia bisa terbebas dari kelompok intoleran.

Namun, dirinya menegaskan harus ada upaya berbagai pihak untuk bisa mengantisipasi menguatnya sikap intoleran.

"Ya kita tidak bisa menjamin negara bisa bebas dari kelompok intoleran. Tergantung kepada kita," ujar Hariyono saat mengisi materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Jakarta, Kota Intoleran

Hariyono lalu menjelaskan, pemerintah lewat sejumlah instansi sudah memiliki tugas untuk mengantisipasi sikap intoleran.

Dia mencontohkan, BPIP memiliki tugas mensosialisasikan Pancasila secara promotif.

"Yakni bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup yang bisa kami sosialisasikan secara terus-menerus, " ungkap Hariyono.

Baca juga: Zulkifli Hasan : Tuduhan Islam Intoleran itu Salah Alamat

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 memiliki tugas koersif yang menyasar kepada individu yang telah terpapar radikalisme danmengancam eksistensi negara.

Selain itu, Hariyono mengungkapkan institusi pendidikan bisa berfungsi mensosialisasikan Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah.

Lewat peran berbagai pihak, Pancasila diharapkan bisa dijadikan sebagai logos atau ilmu yang menjiwai karakter hidup bangsa.

Baca juga: Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif

Hariyono menambahkan, munculnya kelompok intoleran di Indonesia tidak hanya disebabkan faktor internal.

Dinamika perkembangan global menurut dia juga memberikan pengaruh yang besar.

Salah satunya menguatnya paham intoleran dari Timur Tengah.

"Kebetulan di Timur Tengah ada penekanan sehingga kelompok mereka terpinggirkan, sehingga itu masuk ke Indonesia," kata Hariyono.

Kompas TV Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas menyebutkan perlunya waspada pada sejumlah paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo, perlu tetap mewaspadai adanya kelompok intoleran yang berupaya mengganti ideologi Pancasila. Agus Widjojo menegaskan ideologi Pancasila sudah mutlak, tidak tergantikan. Wacana NKRI Bersyariah yang coba diwacanakan perlu diwaspadai karena tidak selaras dengan elemen NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com